DPRD Jawa Tengah Minta Penerapkan Protokol Kesehatan Dalam Pembelajaran Tatap Muka

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto meminta kepala daerah lebih berhati-hati menerapkan pembelajaran tatap muka.


Menurutnya, kebijakan PTM yang diambil kepala daerah itu akan mempengaruhi semua sektor di wilayahnya.

"Jika sampai ada klaster PTM, maka akan mempengaruhi sektor lainnya. Sektor kesehatan jelas, sektor ekonomi dan lainnya juga akan terkena imbas," kata Yudi, Senin (30/8).

Yudi menggarisbawahi, pada ujicoba PTM sebelum PPKM Darurat juga berakhir dengan klaster Covid-19 di beberapa lokasi.

Jadi, lanjutnya, dinas terkait yang secara teknis mengetahui kondisi wilayah secara detil, harus memberikan masukan yang tepat.

"Dinas teknis harusnya memberikan masukan kepada kepala daerah dengan benar. PTM boleh, tapi jangan sembrono pelaksanaanya," ujar Yudi.

Yudi menambahkan, vaksinasi bagi pendidik dan siswa menjadi dasar pengambilan kebijakan PTM.

Menurutnya, vaksinasi harus dipercepat terlebih dahulu sebelum dilaksanakan PTM. Vaksinasi itu meliputi tenaga pendidik, siswa dan bahkan orangtua siswa.

Oleh sebab itu, dia meminta kepala daerah dan dinas pendidikan tak sembrono dalam pelaksanaan PTM. Meskipun semua pihak kangen dengan pendidikan di sekolah.

Ia khawatir, jika sampai terjadi lonjakan kasus Covid-19 karena kebijakan PTM yang tak tepat, maka bukan hanya sekolah yang yang ditutup. 

Kegiatan ekonomi yang saat ini sudah mulai dilonggarkan bisa jadi akan diperketat kembali dan dikhawatirkan menyulitkan sektor kesehatan dan pelaku ekonomi.

"Kesehatan menjadi prioritas pertama, itu tak bisa ditawar. PTM harus mempertimbangkan sektor yang lainnya juga," tandas Yudi.