DPRD Kota Semarang mempertanyakan kelayakan transportasi umum terkait peristiwa kebakaran menimpa armada BRT Trans Semarang hingga dua kali berturut-turut.
- Telan Anggaran 50 Miliar, Dewan Minta Jalan Jangli - Undip Dikaji Ulang Sebelum Dilanjutkan Pembangunannya
- DPRD Kota Semarang Dorong Pemkot Permudah Ijin Investasi
- Pemkot Semarang Didesak Lakukan Penelusuran Penyebab Utama Banjir di Ngaliyan
Baca Juga
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono mengaku, prihatin atas kejadian terbakarnya dua BRT keduanya berasal dari koridor sama.
"Kami prihatin atas kejadian terbakarnya BRT koridor 6 pada Senin 29 Agustus 2022 dan Kamis 1 September 2022, perlu evaluasi serius operator koridor 6. Mengingat dua kejadian kebakaran BRT terjadi di lokasi itu," kata Suharsono, Jumat (2/9).
Pihaknya meragukan standar operational procedure (SOP) dari operator BRT di Kota Semarang. Seharusnya, BRT menjadi salah satu moda transportasi umum yang nyaman dan aman untuk warga Kota Semarang.
"Bukannya SOP kendaraan yang akan berjalan sudah tersedia. Lalu mengapa terjadi kebakaran tersebut? Dan yang memprihatinkan adalah, sampai terjadi dua kali di koridor yang sama," tuturnya.
BRT, lanjutnya, menjadi salah satu percontohan bagi pemerintah pusat dalam pengelolaan noda transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah daerah (pemda). Seharusnya memang pengelolaan BRT di Kota Semarang sudah baik.
"Tetapi dengan adanya kejadian ini, tentu mengurangi kenyamanan pengguna moda transportasi ini, bersyukur saat kejadian (kebakaran BRT), semua penumpang dan sopir aman. Tetapi bagi masyarakat, (kebakaran BRT) itu menjadi kekhawatiran tersendiri," bebernya.
Atas kejadian tersebut, Suharsono meminta pengelola BRT dalam hal ini BLU UPTD Trans Semarang memberikan sanksi tegas kepada operator agar kejadian kebakaran tersebut tidak terulang lagi.
Ia mengira peristiwa tersebut bisa terjadi karena SOP tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak operator.
"Kejadian ini terjadi barangkali ada SOP yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh operator, sehingga harus ada evaluasi dan audit kepada seluruh koridor dan operator. Apakah kondisi kendaraan masih layak jalan? Apakah pengawasan yang kurang baik? Apakah operator tidak melaksanakan SOP dengan baik?," tandasnya. 
- Telan Anggaran 50 Miliar, Dewan Minta Jalan Jangli - Undip Dikaji Ulang Sebelum Dilanjutkan Pembangunannya
- DPRD Kota Semarang Dorong Pemkot Permudah Ijin Investasi
- PKS Kota Semarang Jadi Parpol Pertama Daftarkan 50 Bacaleg ke KPU Kota Semarang
