DPRD Kota Semarang Sahkan APBD 2023

DPRD Kota Semarang mengesahkan APBD Kota Semarang tahun 2023 yang telah diajukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam Rapat Paripurna yang diadakan di Legacy Convention Center, Senin (10/10).


Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan dalam rapat paripurna kali ini tidak hanya mengesahkan APBD 2023 menjadi para tiran daerah, melainkan juga mengesahkan pengelolaan keuangan daerah menjadi peraturan daerah serta mengesahkan badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda).

“Ini pengesahan anggaran 2023 nanti setelah di sah kan ini kita kirim ke Gubernur dan nanti akan ada evalusi lalu dikembalikan pada Pemkot Semarang. Setelah evaluasi disempurnakan maka akan dikembalikan lagi ke Provinsi dan akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang,” kata Pilus, sapaan akrabnya.

Wakil Walikota Semarang, Hevearita G. Rahayu mengatakan dengan sudah disahkan APBD 2023 maka nantinya tinggal pelaksanaan dari Pemkot untuk menggunakan anggaran sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

“Memang belum semua masuk, seharusnya Rp 5,2 triliun tapi karena anggaran dari pusat belum masuk jadi masih Rp 4,9 triliun, tapi begitu sudah masuk dari pusat APBD kita bisa menjadi Rp 5,2 triliun untuk tahun 2023,” kata Ita, sapaan akrabnya.

Ia berharap tahun 2023 bisa memaksimalkan pembangunan fisik Kota Semarang yang pada dia dua sebelumnya anggarannya mengalami refocusing akibat adanya pandemi Covid-19. Tahun 2023 diharapkan perputaran ekonomi di Kota Semarang semakin membaik dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Penekanannya pada pembangunan fisik karena tahun-tahun kemarin terkena refocusing banyak sekali saat pandemi, terutama digunakan untuk bantuan sosial, pembelian vaksin dan masalah kesehatan,” paparnya.

Seain pembangunan fisik, Ita menyebut pengembangan sektor UMKM dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus pemerintah. Pasalnya melalui usaha mikro yang melibatkan masyarakat, maka perekonomian dari tingkat bawah bisa terangkat.

“Tahun 2023 ini selain tetap pada pemberdayaan masyarakat tetap untuk pembangunan fisik yang sempat tertinggal seperti lanjutan Jalan Gajah, pembangunan Kali Beringin hingga site pile tapi kita juga dibantu oleh pemerintah pusat dan Provinsi sehingga bisa terintegrasi terkait dengan pembangunan di Kota Semarang,” jelas Ita.