Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Tengah meminta sejumlah warga yang diamankan aparat kepolisian dalam kasus di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, segera dibebaskan.
- Boyamin: TP4 Kejaksaan Dibubarkan Saja
- "Presiden 5 Menit" Akan Hadiri Rakor Aliansi Relawan Jokowi
- Kerja sama Politik Dinilai Jadi Faktor Krusial Mendukung Indonesia Emas 2045
Baca Juga
Ketua FPKB DPRD Jateng Syarif Abdillah mengatakan, saat sekarang sudah semestinya tidak ada tindakan-tindakan yang bersifat represif.
"Kedepankan silaturrahim dan rembug warga. Taruhlah kalau ada provokator, dengan cara-cara rembugan, maka akan ada titik temu," ujarnya, Rabu (9/2).
Menurut Syarif, konflik warga dalam pembangunan Bendungan Bener bukan sekali saja terjadi.
"Kita berharap ini menjadi yang terakhir kalinya, sekaligus sebagai pembelajaran ke depan," sebutnya.
Sebelumnya, puluhan warga diamankan saat polisi melakukan pengamanan terhadap rencana pengukuran lahan yang akan menjadi lokasi penambangan batuan andesit sebagai material pembangunan Bendungan Bener.
Syarif menambahkan, instansi terkait hingga aparat seharusnya menjelaskan secara detail kepada semua pihak terkait dengan pembangunan Bendungan Bener tersebut. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Bendungan Bener ini masuk proyek strategis nasional, artinya mereka yang di daerah harus benar-benar paham akan proyek ini sehingga baik yang pro maupun yang kontra bisa memahami,” terangnya.
Apalagi, katanya, sejak dimulai pembangunannya pada akhir 2018, proyek itu memang beberapa kali terkendala beberapa permasalahan terutama terkait ganti rugi lahan. 
- Pemilih Dilarang Bawa Telepon Seluler Saat Masuk Bilik Suara
- Sebanyak 1900 Kotak Suara Tiba, Polres Karanganyar Cek Gudang Logistik KPU
- Presiden Jokowi ke Cilacap, Tanam Mangrove, Tinjau Vaksinasi hingga Lepas Tukik
