Setelah memberikan hak pilih dalam Pilgub Jawa Tengah di TPS 7 Lempongsari, Rabu (27/6) Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi melakukan pantauan lapangan di beberapa titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kota Semarang di dampingi Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kummolo, Sekjen Kemendagi beserta Muspida.
- DPD PKS Salatiga: Elektabilitas Penentu, Pasangan Muslim-Non Muslim Tidak Masalah
- Bawaslu Salatiga Ajukan Anggaran Pilkada Rp 5,5 Miliar, Naik 300 Persen
- Cabup PKB Ikut Mendaftar Ke Gerindra
Baca Juga
Adapun pantauan pertama di Singotoro kemudian di daerah Klipang dilanjut ke Citarum dan berakhir di TPS UPGRIS.
Hasil pantauan menurut Hendi TPS Kota Semarang amat bagus dan berjalan sesuai aturan. Hal ini dapat dilihat mulai logistik yang tersedia, kotak suara masih disegel semua dan coblosan juga berjalan dengan lancar. Ia pun memuji kedewasaan politik Warga Semarang yang hingga hari ini masih terjaga murni tanpa keributan.
Alhamdulilah dari sisi keamanan terjaga dengan baik kondusif dan tingkat partisipasinya sampai jam 10.00 rata-rata sudah diatas 50%, mudah-mudahan sampai menjelang ditutup nanti jam 13.00 tingkat partisipasinya bisa sesuai harapan yaitu sekitar 70-75%," tutur Hendi.
Lebih lanjut dikatakan Walikota bila tingkat partisipasi warga Semarang yang ikut mencoblos tinggi maka proses demokrasi ini sudah berjalan dengan baik, karena demokrasi yang baik salah satunya bisa dilihat dari partisipasi warganya yang ikut memilih sangat tinggi.
Ia berpesan semua pihak bisa menerima dan menghormati hasil pemilu nanti yang menang tidak kumuk dan yang kalah tidak ngamuk.
Karena siapapun yang terpilih nanti dia adalah saudara kita yang akan memimpin Jawa Tengah 5 tahun kedepan," pesan Walikota.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo juga memuji partisipasi warga Semarang yang mana menurutnya sudah bagus hal ini ditunjukan dengan banyaknya warga yang menggunakan hak pemilih dalam pemilu. Ia pun berjanji akan meningkatkan kepemilikan e-KTP bagi warga yang belum memiliki e-KTP, terutama pemilih pemula agar bisa digunakan dalam pemilihan presiden yang akan berlangsung tahun depan.
Penyelesaian program rekam e-KTP harus segera diselesaikan karena Pemerintah sudah menyampaikan 2018 adalah akhir karena nanti besuk Pilpres 2019 sudah berbasis e-KTP tidak ada namanya surat keterangan. Jadi kita dorong masyarakat untuk aktif segera lakukan perekaman e-KTP biar program e-KTP selesai," tandas Tjahyo Kumolo. 
- Petani Pati Yakin Ganjar Bisa Lanjutkan Tongkat Estafet Jokowi
- Ratusan Pendukung Paslon Independen Tegal Demo Tolak Hasil Verifikasi KPU
- Peduli SDM Santri, Jokowi Akan Bangun Ribuan BLK Di Ponpes
