Trend hoaks di berbagai media sosial semakin lama meningkat, terutama konten politik.
- KSP: Pemerintah Siap Berkolaborasi untuk Masyarakat Adat Nusantara
- Hindari Kejadian 2014, KPU Perketat Mekanisme Pandaftaran Pilpres 2019
- Muscab PPP Batang, Ketua DPC Tegaskan Usung Kembali Wihaji-Suyono di Pilkada 2024
Baca Juga
Hal itu terungkap di acara diskusi Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jateng (FPWJT) bertema Jebakan Betmen UU ITE di kantor Gubernur Jateng.
"Jumlah hoaks sepanjang 2018 mencapai 997 hoaks atau 83 hoaks per bulan. Konten hoax paling tinggi politik," kata Ketua Masyarakat Antihoax, Farid Zamroni, Kamis (7/2).
Ia menyebut hoaks politik hampir mencapai 27%.
Jumlah itu makin meningkat sejak penetapan capres dan cawapres pada bulan september.
Farid menyebut konten hoaks tentang Jokowi-Amin lebih banyak dibanding pasangan Prabowo Subianto.
"Konten hoaks yang lebih banyak kombinasi narasi plus foto. Persebaran paling besar adalah facebook, whatsapp dan twitter," ujarnya.
Ia juga berujar hoaks juga menimpa penyelenggara pemilu KPU hingga belasan berita.
Kasubdit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jateng, AKBP Agung Prabowo menyebut, beberapa karakteristik hoaks.
Beberapa karakteristik hoaks antara lain tema sesuai trending topic, sumber tidak jelas dan sejumlah karakter lain.
"Dampak hoaks yaitu kecemasan masyarakat, muncul kebencian, penurunan martabat hingga disintegrasi bangsa," ujarnya.
Anggota Pokja Hukum Dewan Pers, Jayanto Arus Adi menambahkan, pihaknya akan melakukan penandatangan MoU dengan Polri.
Ia berujar dewan pers memverifikasi perusahaan media dan uji kompetensi untuk wartawan.
- Ketua KPU Salatiga: KPPS Bukan Kompetitor Saksi, Pengawas Dan Saksi Partai
- Pilwakot Salatiga: Pengusaha Muda, Dandan Febri Herdiana, Optimis Untuk Maju
- SBY Bisa 'Culik' PAN Dan PKS, Bangun Koalisi Tanpa Gerindra
