Di tengah kesulitan air melanda warga Blora Jawa Tengah akibat adanya kemarau panjang. Sejumlah kades di sana justru melaksanakan bimtek di Hotel Alana Jogjakarta dengan biaya Rp 6 juta per kades.
- Dari Purbalingga Dan Banjarnegara, Langkah Pertama Menuju Baitullah
- Viral, Video Penghinaan Paslon di Blora, Mengarah ke Tindak Pidana
- Polisi juga Kena Razia Lantas di Pekalongan
Baca Juga
Adanya kegiatan tersebut pun menuai cibiran kalangan masyarakat Kabupaten Blora. Bagaimana tidak, di saat masyarakat darurat air bersih, justru pemerintah desa keluarkan anggaran untuk kegiatan bimtek.
Dari 271 desa di Blora mengikuti kegiatan, total anggaran dikeluarkan senilai Rp 1,6 miliar, tepatnya Rp 1.626.000.000.
Itu, diungkapkan salah satu aktifis Blora, Firmansyah, dia pun menyayangkan pelaksanaan kegiatan di Jogja tersebut. Ia menilai kepekaan sosial terhadap kondisi masyarakat di bumi penghasil minyak dan jati hampir punah.
Menurutnya, sebagai pimpinan seharusnya dapat memikirkan penderitaan serta memahami kesulitan masyarakat. Terlebih dana yang digunakan bukan milik pribadi.
"Kami tidak mempermasalahkan kegiatan bimteknya, namun, lebih memandang ke azas manfaat. Jika kegiatan dapat dilaksanakan di Kabupaten Blora kenapa harus di luar kota. Bukankah pelaksanaan di sini malah dapat meningkatkan PAD Blora," ucapnya, Selasa (7/11).
Ia menyebutkan, di Blora sendiri setidaknya ada 29 hotel yang dapat digunakan untuk acara bimtek. Nara sumber berkompeten seperti Kementerian PDTT, dan Kemendagri tentu dapat didatangkan ke Kabupaten Blora juga.
Padahal, rata-rata karyawan yang bekerja di hotel seputar Blora adalah warga Blora sendiri, jika kondisi hotel sepi terus menerus tentu dapat mengancam nasib karyawannya.
"Jika kondisi hotel tidak memiliki pendapatan, tidak menutup kemungkinan pihak manajemen akan mem PHK karyawan-karyawannya," jelasnya.
Selain itu, pengeluaran biaya di Blora jauh lebih murah karena tidak memerlukan transportasi. Sementara dana selebihnya bisa digunakan untuk kegiatan lain, misalnya membantu mengatasi darurat kebutuhan air bersih saat ini. "Ini masalah nurani bukan juknis," tegasnya.
Dia mengatakan, justru bantuan dropping air di masyarakat banyak berasal dari uluran dan sumbangan masyarakat, sementara dari para pejabat masih minim.
Dari data BMKG dari 16 Kecamatan yang terdampak kekeringan ada 14 kecamatan. Sementara dua kecamatan belum, terdampak kekeringan adalah Kecamatan Kradenan dan Todanan.
Dari data terakhir BPBD Blora sebanyak 188 desa berharap mendapatkan bantuan air bersih. Jumlah itu diperkirakan bisa bertambah lagi hingga datangngya musim hujan.
Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Blora Sri Wahyuningsih mengatakan dari data tersebut sebanyak 185 di 14 kecamatan di Blora telah menerima bantuan air bersih dari BPBD.
"Ini yang terbaru Desa Janjang, dan Ketringan," ujarnya.
- Operasi Candi Zebra Selama 13 Hari, Tercatat 3.859 Pelanggar Lalin
- PMI Purbalingga Bantu Makanan Untuk Warga Isoman
- Mediasi PT KRI, PLN Blora, dan Warga Hasilkan 2 Point Kesepakatan
