Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti keputusan pemerintah untuk menaikkan tunjangan Bintara Pembina Desa (Babinsa).
- Sekjen Demokrat: UU Pemilu Tidak Menghendaki Calon Tunggal
- Dukungan Jokowi, SBY Hingga Luhut Perbesar Peluang Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran di Pilpres 2024
- Dinilai Cocok Dengan Ganjar Pranowo Untuk Pilpres 2024, Ini Jawaban Ridwan Kamil
Baca Juga
Kenaikan tunjangan Babinsa diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kenaikan itu pun cukup tinggi, yaitu sebesar 771 persen dari tunjangan sebelumnya.
"Uangnya dari mana?" kritik politisi PKS Nasir Djamil ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Rabu (6/6).
Nasir menilai kebijakan itu tidak ubahnya sebagai kampanye dan upaya menarik hati suara politik dari keluarga Babinsa yang merupakan bagian keluarga besar TNI.
"Sepertinya begitu (cuma untuk narik simpati), karena menjelang pilpres," pungkas Nasir yang juga anggota Komisi II DPR itu.
- Yuli Hastuti dan Dion Agasi Bagikan Momen Gladi Pelantikan Kepala Daerah
- Agustina-Iswar Siap Kebut Program Kesehatan Masyarakat
- Wali Kota Semarang Berharap Pemilu Serentak 2024 Berjalan Kondusif
