Bupati Magelang Zaenal Arifin mengingatkan, suksesnya pemilu bukan semata-mata kinerja satu elemen saja, tetapi didukung kesiapan berbagai elemen lain seperti perangkat penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan.
- Andika Perkasa Akui Telat Start dan Siap Kerja Keras
- Prabowo: Jika Ada Orang Lain Yang Ditentukan, Saya Siap Mendukung
- Resmi, Putri Akbar Tandjung Jadi Anggota DPRD Kota Solo
Baca Juga
"Juga adanya kedewasaan berpikir dan bertindak para politisi serta tingkat kesadaran demokrasi masyarakat," kata bupati, Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Ops Mantap Brata Candi 2023-2024 guna mewujudkan Pemilu 2024 yang aman di wilayah Polresta Magelang, di Grand Artos Hotel Magelang, Jumat (13/10).
Dikatakan, ada perbedaan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan Pemilu 2019. Yakni, masa kampanye Pemilu 2024 ditetapkan hanya 75 atau lebih singkat dibanding di masa kampanye pemilu sebelumnya.
Diharapkan, dalam rentang waktu 75 hari itulah, tidak akan muncul isu polarisasi politik, kampanye hitam, perseteruan relawan atau pendukung dan fitnah melalui media sosial atau berita hoax.
"Menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu 2024, dan hal itu jangan dibiarkan terus berkembang, karena berpotensi menimbulkan dampak yang luas," katanya, diwakili Sekda Adi Waryanto.
Terkait itu, selurih pihak agar mendukung kesiapan pelaksanaan pemilu dengan baik. Komponen penyelenggara pemilu harus siaga setiap waktu. Termasuk responsif terhadap berbagai masukan dari masyarakat, sehingga menjadi penentu langkah antisipasi kemungkinan terjadinya gangguan dalam pemilu.
"Buka kran komunikasi selebar-lebarnya, sehingga tingkat partisipasi masyarakat tumbuh dengan baik," imbaunya.
Kepada seluruh peserta rakor lintas sektoral ini juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini terhadap setiap potensi yang dapat mengganggu situasi sosial politik, keamanan dan ketertiban masyarakat. Baik sejak persiapan, pelaksanaan maupun hingga akhir pemilu dengan meningkatkan tindakan deteksi dini dan cegah dini terhadap setiap gejala yang timbul dalam masyarakat, agar tidak sampai berkembang menjadi konflik secara terbuka.
"Mengingat Kabupaten Magelang dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 54,25 menjadi salah satu daerah rawan di Jawa Tengah," tandasnya.
Kapolresta Magelang, Kombes Pol Ruruh Wicaksono menekankan, indikator sukses pemilu salah satunya adalah logistik yang tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Kemudian petugas dan penyelenggara pemilu harus mampu memetakan potensi kerawanan di masing-masing wilayah.
"Saya tegaskan kepada internal Kepolisian, ketika ada dugaan pelanggaran pemilu segera koordinasikan, baik di tingkat desa, kecamatan maupun di tingkat Kabupaten. Koordinasikan dengan Bawaslu melalui sentra Gakkumdu," tegas Ruruh.
Sementara itu, Dandim 0705/Magelang, Letkol Inf Jarot Susanto, menegaskan, untuk mensukseskan pemilu, anggota TNI/Polri harus menjunjung tinggi netralitas dan tidak memihak salah satu calon atau partai politik manapun, sehingga tidak terjadi perpecahan di dalam tubuh TNI/Polri itu sendiri.
"Saya tekankan sekali lagi tugas TNI dan Polri adalah menjadi grada terdepan untuk mengawal dan mensukseskan pemilu dan harus tetap bersikap netral, sehingga mulai dari tahapan, pelaksanaan, dan pasca pemilu kondisi tetap bisa terkendali dengan aman," tegas, Jarot.
Pada kesempatan itu juga dilaksanakan deklarasi dan penandatanganan Pemilu Damai yang diwakili oleh masing-masing Parpol peserta kontestasi Pemilu 2024.
- Golkar: SBY Sendiri Yang Menutup Kesempatan Gabung Ke Jokowi
- Nama Kaesang Disebut Masuk Bursa Pilgub Jateng, Ini Kata Gibran
- Akhirnya KPUD Brebes Revisi Perolehan Suara Heri Pasaribu Menjadi 5523
