Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap dua kader PDIP yaitu Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo dan Walikota Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar atas dugaan suap dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap partai berlambang Banteng ini di Pilkada 2018 maupun Pilpres 2019.
- Pilkada Pati, Pasangan Sudewo-Candra Sementara Unggul 52.86%
- Pemkot Semarang Serahkan Bantuan untuk Partai Politik Senilai Rp4,3 Miliar
- Sumbangkan Hak Pilihnya, Warga Binaan Rutan Banjarnegara Ikut Nyoblos
Baca Juga
Begitu pandangan Pengamat Politik dari Universitas Mercu Buana Maximus Ramses Lalonkoe.
Ia juga menilai banyaknya kader PDIP terjerat kasus korupsi bisa menurunkan elektabilitas partai yang mengusung Joko Widodo sebagai Capres 2019.
"Ini bisa berdampak negatif terhadap elektabilitas PDIP. Kita bisa berangkat dari pengalaman Demokrat sebelum tingkat kepercayaan publik makin menurun akibat banyak kadernya yang terlibat korupsi, fenomena serupa bisa terjadi pada PDIP," ujar Maximus kepada Kantor Berita RMOL melalui pesan singkat, Jumat (8/6).
Maximus menilai, publik bisa saja beralih kepada partai-partai lain yang lebih bersih dari kasus korupsi. Contohnya seperti yang terjadi pada Partai Demokrat pada Pemilu 2014 lalu. Dari 148 kursi di DPR yang didapat pada pemilu 2009 menjadi 61 kursi di DPR pada Pemilu 2014.
"Publik bisa saja mengalikan pilihannya ke partai-partai yang memang tdk cukup banyak terlibat korupsi," pungkasnya. 
- Tak Ada Gugatan Pilwalkot Pekalongan 2024 ke MK
- Antisipasi Kecurangan Pilkada, Bawaslu Datangi Lapas Semarang
- Seorang Kades Di Kebumen Lapor Bawaslu Tentang Petahana Yang Nyalon
