Pemerintah Kota Semarang menyerahkan bantuan untuk partai politik dengan total senilai Rp4,3 miliar.
- Pemkot Semarang Kehilangan Satu Sosok Pegawai Pekerja Keras
- 1000 Sayuran Hidroponik Dibagikan di Semarang
- Komunitas Diajeng Kota Semarang Rayakan Hari Jadi dengan Gowes Berkebaya Keliling Kota
Baca Juga
Sebanyak sembilan partai politik memiliki kursi di DPRD Kota Semarang mendapat bantuan diserahkan Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita G. Rahayu, di Hotel Grasia, Kamis (2/6).
Besaran bantuan yang diberikan masing-masing parpol memang berbeda-beda. Nominal ini disesuaikan dengan proporsional perolehan suara.
Meski demikian, bantuan untuk parpol tahun ini mengalami beberapa perubahan ketentuan oleh pemerintah pusat.
"Ada beberapa perubahan yakni bantuan ini sepenuhnya milik parpol, sehingga jika ada kesalahan dari penggunaan bantuan tersebut maka tetap masuk ke rekening parpol tersebut bukan masuk kas daerah. Apabila bantuan ini tidak habis di tahun 2022 maka tidak dikembalikan lagi ke kas daerah melainkan bisa digunakan lagi di tahun 2023," papar Wakil Wali Kota Semarang.
Perubahan tersebut memang dinilai lebih fleksibel dibanding dengan aturan pada tahun sebelumnya. Ita, sapaan akrabnya, berharap dengan adanya perubahan tersebut maka masing-masing parpol bisa menggunakan dana tersebut dengan lebih fleksibel tanpa perlu takut dikejar tahun anggaran.
Ia menjelaskan, besaran bantuan kali ini memang naik hampir 2 kali lipat. Tahun sebelumnya senilai Rp3.000 per satu suara, untuk tahun ini Rp5.000 per satu suara.
Dia menyebut untuk tahun-tahun selanjutnya besarnya bantuan akan disesuaikan dengan APBD yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang.
"Pemberian bantuan ini angka minimalnya Rp1.500 per satu suara dan tidak ada batas atasnya, kalau memang APBD sudah pulih mungkin dari Pak Wali bisa ada kebijakan untuk menaikan angkanya," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Semarang, Sapto Adi Sugihartono menambahkan, pemberian bantuanbaru diberikan pada pertengahan tahun 2022 karena menunggu hasil laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Mekanismenya memang bantuan bisa diserahkan setelah di audit oleh BPK, sudah keluar hasilnya dan tidak ada masalah maka bisa dicairkan," kata Sapto.
Sapto menyebutkan, pemberian bantuan kepada parpol ini dalam rangka pembangunan demokrasi Indonesia. 
- Gedung Ki Narto Sabdo Diuji Coba Meski Fasilitas Belum Lengkap
- Tujuh Jabatan Kosong Eselon II Pemkot Semarang Dilelang
- Warga Diminta Tak Panik Berlebihan Menemukan Hewan Liar Sakit
