Kader PKB & PDIP Kabupaten Magelang Masuk Bursa Cabup Partai Gerindra

Soeharno, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Magelang. Tri Budi Hartoyo/RMOLJateng
Soeharno, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Magelang. Tri Budi Hartoyo/RMOLJateng

Partai Gerindra rupanya kini benar-benar menjadi partai politik yang paling seksi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. Indikasi itu tercermin dari penjaringan bakal calon (balon) Bupati Magelang.


Tercatat, ada kader 2 partai politik pemenang Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang, yang sama-sama turut mendaftar sebagai calon bupati ke Partai Gerindra.

Masing-masing, Edi Cahyana dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Grengseng Pamuji anggota Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Magelang, Soeharno, mengatakan, pihaknya telah menerima pendaftaran dua nama di atas sebagai calon bupati.

"Nama mereka masuk dalam proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati, bersama lima tokoh lain," katanya, ditemui usai memimpin rapat paripurna DPRD Kabupaten Magelang, Jumat (5/7).

Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Magelang, Prihadi menyebut nama lima tokoh lain dimaksud. Yakni, Cecep Sumarna, Ambar Purwoko (mantan Koordinator Bolone Mase Jateng-DIY) dan Ahmad (anggota TNI).

Kemudian, ada nama 2 kader internal Partai Gerindra yang juga mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati. Yakni, Sahid dan Suharno (keduanya anggota DPRD Kabupaten Magelang).

Mengenai figur mana yang akan diusung dalam tahap Pemilihan Bupati (Pilbup) nanti, menurut Soeharno, hal itu menjadi wewenang DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah.

"Tugas kami sebagai desk pilkada di sini hanya sebatas melakukan penjaringan bakal calon. Jadi, semua nama yang terjaring itulah yang kami sampaikan ke DPD," kata dia.

Menyingung komunikasi politik dengan partai lain, lanjut Soeharno, sejauh ini masih dilakukan. Namun, belum memutuskan dengan partai mana akan berkoalisi.

"Jadi, masalah koalisi dengan partai apa maupun figur mana yang akan kami usung dalam pemilihan bupati nanti, itu menjadi wewenang DPD. Apapun keputusan DPD akan kami laksanakan," tandasnya.