- Tanggulangi Narkoba, BNN, Pemkot dan DPRD Surakarta Gagas Perda P4GN
- Purbalingga Fokus Enam Prioritas Pembangunan pada 2024
- Langsung Kerja, Gubernur Ahmad Luthfi Luncurkan Periksa Kesehatan Gratis Di Balai Desa
Baca Juga
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang tak akan ragu menyingkirikan siapa saja yang tak mau bekerja yang benar untuk rakyat, menuai sorotan.
Tak sedikit yang menyebut, jika Prabowo sengaja mengeluarkan 'ultimatum' itu karena kinerja Kabinet Merah Putih, tak becus bekerja dalam kurun waktu 100 hari pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
Diketahui, Prabowo pada Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (Harlah NU) di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2) lalu, dengan tegas menyebut tak sungkan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.
“Yang tak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” tegas Prabowo.
Prabowo beralasan, pada dasarnya rakyat ingin pemerintahan yang bersih. Untuk itulah perlu tekad murni dan bekerja hanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
“Jadi, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang bekerja dengan benar. Saya ingin tegakkan itu. Kepetingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan yang lain,” tambahnya.
Menyikapi hal ini, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menguatkan jika pernyataan Prabowo tersebut bisa menjadi peringatan bagi para menteri, sehingga masing-masing harus melakukan evaluasi.
“Karena Presiden Prabowo itu tipe orang yang terbuka, jadi kalua sudah bicara terbuka, bisa jadi warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri. Selanjutnya melakukan evaluasi secara internal pada kementerian masing-masing,” kata Sufmi di Jakarta, Kamis (6/2).
Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, sebagai pembantu Presiden maka para menteri dan wakil menteri seharusnya mengimbangi ritme kerja Prabowo dan membantu mewujudkan janji kampanyenya.
“Dalam 100 hari Presiden, tentunya bisa merasakan apakah para menteri sudah maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya,” jelasnya.
Sedangkan, Sekretaris Jendral Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa partainya mendukung semua keputusan yang diambil Prabowo.
“Partai Gerinda percaya dan mendukung sepenuhnya semua keputusan yang dilakukan Presiden untuk mengambil tindakan-tindakan penting untuk menjaga efektivitas pemerintahan,” ujarnya.
Muzani juga mengingatkan bahwa presiden memiliki hak penuh untuk menilai para pembantunya, kapan akan mengangkat ataupun mencopot jika dinilai tidak memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan.
“Termasuk melakukan reshuffle bagi menteri dalam kabinet merah putih,” terangnya. 
- Peringatan Hardiknas 2025 di Purbalingga, Bakal Dihadiri Prabowo
- Membedah Gaya Komunikasi Presiden RI
- MBG Wonogiri Kembali Dimulai
