Konflik Palestina-Israel jangan dilihat dari perspektif keagamaan saja, melainkan harus cermat dan komprehensif dalam melihat konflik yang terjadi.
- PDIP Karanganyar Buka Pendaftaran Pilkada, Pastikan Tak Ada Mahar Politik
- Jokowi Menghitung Waktu Yang Tepat Umumkan Cawapres
- Keliling Pasar Batang, Rizal Bawazier Dapat Cerita Ini dari Pedagang
Baca Juga
Konflik Palestina-Israel jangan dilihat dari perspektif keagamaan saja, melainkan harus cermat dan komprehensif dalam melihat konflik yang terjadi.
"Indonesia tidak boleh larut dalam konflik Israel-Palestina. Sebab persoalan yang terjadi tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi, tetapi harus dilihat dari pendekatan sejarah, sosiologi, budaya dan hukum internasional yang berlaku," demikian ditegaskan Ketua Umum GMKI Jefri Gultom, dalam siaran pers yang diterima RMOL Jateng, Selasa (1/6).
Jefri mengatakan, konflik Israel-Palestina juga mengaburkan fokus kita terhadap beberapa persoalan diantaranya teror di Poso, ekskalasi konflik di Papua dan penanganan pandemi yang masih saja belum usai sampai hari ini.
Sebelumnya, pada webinar internasional yang diselanggarakan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Bidang Hubungan Internasional, Kamis (27/5) lalu, dibahas persoalan konflik antara Palestina dan Israel.
Webinar bertajuk "Palestina-Israel Dalam Perspektif: Human Rights and Justice", Jefri Gultom menegaskan, "Kita secara etis harus berdiskusi secara cerdas, mendudukan perkara secara kritis dan mencari solusi yang terbaik bagaimana keterlibatan kita untuk menemukan jalan damai bagi Palestina-Israel," tegas Jefri.
Deputi Ambassador Palestina untuk Indonesia, Mr Ahmad Metani menjelaskan bahwa permasalahan Israel palestina ini adalah permasalahan yang paling banyak memakan korban sipil.
"Dibutuhkan peran aktif masyarakat internasional untuk ikut andil dalam upaya perlindungan HAM," ungkapnya.
Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan RI, Theofransus Litaay menambahkan, Indonesia tentunya harus terlibat dalam perdamaian Israel-Palestina, sebab dalam UUD dasar 1945 ditegaskan bahwa Indonesia sebagai penegak keadilan dan perdamaian serta kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
Pakar Konflik, Perdamaian dan Terorisme, Angel Damayanti menjelaskan bahwa tanggung jawab terbesar Negara adalah memastikan konflik ini dapat diselesaikan secara damai dan tidak berkelanjutan.
"Kedua belah pihak harus bisa saling menghormati kedaulatan masing-masing dan menjaga keamanan teritorial mereka terutama di daerah perbatasan dan wilayah Yerusalem yang menjadi kepentingan banyak pihak," ujar Angel Damayanti.
Harsen Roy Tampomori, Tenaga Ahli MPR meminta pihak-pihak tertentu untuk berhenti memanfaatkan isu untuk kepentingan kelompok maupun pribadi, karena korban sebenarnya rakyat sipil kita tidak bisa memihak salah satu Negara.
Namun pandangan berbeda disampaikan oleh Choirul Anam, Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia, yang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Israel ini sangat tidak pantas dan segera harus dihentikan karena kekejaman yang dilakukan oleh Israel ini sudah merenggut hak azasi manusia rakyat Palestina .
Webinar menghasilkan sejumlah kesimpulan, yakni informasi terkait isu Palestina-Israel harus berdasar fakta yang terjadi di lapangan yang kemudian di sampaikan kepada masyarakat.
Bersepakat bahwa keadilan bagi semua korban baik di Israel maupun Palestina. Perlu adanya win-win solution dan pandangan secara menyeluruh mengenai ekskalasi konflik yang terjadi antara Israel-Palestina. Solidaritas dan dukungan internasional bagi saudara kita di Israel-Palestina yang telah menjadi korban dari ego pemerintahan sangatlah penting. [sth]
- KPU Demak Targetkan Akhir Januari Estimasi Pengepakan Logistik Selesai
- KPK Berharap Anggaran 2019 Yang Diajukan Tak Dikurangi
- Taj Yasin Tepis Isu SGN Berafiliasi Politik
