Komisi II DPR RI Monitoring Regulasi Pemilu Bersama KPU Kendal

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal menggelar kegiatan Monitoring dan Pengawasan Regulasi Kepemiluan bersama segenap masyarakat di Kabupaten Kendal.


Ketua KPU Kendal, Heavy Indah Oktaria, menyampaikan acara ini merupakan kerjasama antara KPU Pusat dengan komisi II DPR RI. Menurutnya, kegiatan tersebut dimaksudkan agar para calon pemilih dapat mengerti betul tata cara dalam Pemilu 2019 mendatang.

Sebentar lagi kita laksanakan pemilu, 17 April 2019 nanti akan dilaksanakan pemilu serentak. Pelaksanaannya, tidak sama dengan 2014. Jadi kami harap melalui monitoring tersebut masyarakat calon pemilih bisa mengerti bagaimana tata caranya,"kata Indah, Selasa (11/12).

Indah juga memaparkan, di Kabupaten Kendal terdapat 3.445 Tempat Pemungutan Suara (TPS) menurutnya, jumlah tersebut membutuhkan sedikitnya 24.115 orang untuk petugas KPPS dan petugas Linmas sejumlah 6.890 orang.

Nantinya kami akan gelar perekrutan secara terpadu. Harapannya semua berjalan secara lancar sehingga pesta demokrasi dapat terwujud secara benar,"ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Tuti N Roosdiono, melalui staffnya, Bambang Hadibowo, mengapresiasi kinerja KPU yang tanpa lelah berupaya mewujudkan pesta demokrasi di Indonesia.

Kata dia, cukup banyak perbedaan aturan antara Pemilu 2014 dengan tahun 2019 besok. Menurutnya, dengan Pemilu yang dilakukan secara serentak antara Pilpres dan Pileg besok, perlu upaya sosialisasi intens kepada masyarakat agar tidak keliru saat memilih.

Bambang juga menyampaikan permohonan maaf karena Tuti N Roosdiono tidak dapat hadir dikarenakan tugas dinas yang dijadwalkan mendadak.

Kami memohon maaf karena ibu Tuti ada tugas mendadak sehingga tidak dapat hadir. Padahal sudah confirm untuk hadir, namun ada agenda dinas yang lebih mendesak sehingga berhalangan hadir,"ungkapnya.

Lebih jauh, Bambang menambahkan bahwa yang ditegaskan oleh ketua KPU agar masyarakat, mengenal betul calon yang akan dipilih. Hal ini, lanjutnya, menjadi sesuatu hal yang sangat penting.

Masyarakat juga harus paham bagaimana visi misi, track record, Incumbent. Pengenalan yang akan dipilih menjadi pendidikan politik yang akan benar. Itulah fungsi dari monitoring ini,"pungkas dia.