KPK Tertarik Aplikasi Antikorupsi Ala Kang Emil

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertarik dengan aplikasi antikorupsi Bandung yang dibuat Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil.


Emil sapaan akrab Ridwan menjelaskan KPK ingin aplikas tersebut dijadikan standarisasi pencegahan korupsi di daerah lain.

"Enggak hanya di Jawa barat, tadi gubernur sumut mau belajar," ujar Emil di Gedung KPK, Jakarta, pada Rabu (5/9).

Lebih lanjut, Emil mengatakan saat ini KPK sedang giat-giatnya mengingatkan para kepala daerah yang baru dilantik untuk menjaga integritas melawan korupsi.

Hal tersebut diapresiasi oleh dirinya dan para gubernur lainnya. Menurut Emil mumpung belum memulai pekerjaan para kepala daerah diingatkan mengenai sistem yang bisa menyeret ke tindak pidana korupsi.

"Intinya KPK siap istilahnya dimintai asistensi kapan saja," ujarnya.

Usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara sejumlah gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada serentak 2018 mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/9).

Rombongan kepala daerah itu dipimpin Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ikut mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kedatangan para kepala daerah ini untuk menandatangani pakta integritas antikorupsi. Adapun kepala daerah yang ikut menandatangani pakta integritas tersebut yakni Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan wakilnya Sudirman Sulaiman, Gubernur Jawa Tengah terpilih Ganjar Pranowo dan wakilnya Taj Yasin Maimoen.

Kemudian Gubernur Bali terpilih I Wayan Koster dan wakilnya Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Gubernur Papua terpilih Lukas Enembe dan wakilnya Klemen Tinal, Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil dan wakilnya Uu Ruzhanul Ulum.

Selanjutnya Gubernur Kalimantan Barat terpilih Sutarmidji dan wakilnya Ria Norsan, Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih Ali Mazi dam wakilnya Lukman Abunawas.