Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Tholib, mendukung pembangunan bagi relokasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambarawa.
"Kalau memang benar tanahnya siap 'ya' harus dibangun, kalau kita Inspektorat Jenderal pasti mendukung," kata Tholib usai meninjau langsung Lapas Kelas IIA Ambarawa, Rabu (12/1).
Didampingi Humas Kemenkumham Jateng Hazmi, Tholib salah satu dasar mereka mempermasalahkan terkait penempatan Lapas Kelas IIA Ambarawa.
Dimana, Lapas Kelas IIA Ambarawa menggunakannya bangunan peninggalan bangunan Belanda.
"Di sini karena menurut mereka ini dianggap melanggar HAM, karena memang bangunannya 'kan' bangunan yang peninggalan Belanda," paparnya.
Untuk itu, ketika ketersediaan lahan masih menjadi permasalahan utama rencana relokasi Lapas Kelas IIA Ambarawa perlu pembahasan yang matang.
Ia pun mendukung sepenuhnya rencana relokasi penghuni Lapas Kelas IIA Ambarawa, jika Kemenkumham Jateng telah siap dengan lahan pengganti.
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, A Yuspahruddin sempat menjajaki alternatif lahan milik TNI menjadi bagian dari rencana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan meninjau langsung di Ambarawa.
Yuspahruddin mengatakan, saat ini Kemenkumham Jateng mencoba fokus kepada dua alternatif lahan potensial milik TNI yang berada pada radius yang tidak terlalu jauh dari lokasi Lapas Ambarawa saat ini.
"Rencananya kedua lokasi lahan tersebut akan diupayakan untuk "diminta" dan dikelola Kemenkumham dari Kodam IV Diponegoro," kata Yuspahruddin.
Namun lahan potensial milik TNI berada pada radius tidak terlalu jauh dari lokasi Lapas Ambarawa saat ini menjadi pertimbangan Kemenkumham Jateng untuk menjajaki kemungkinan relokasi Lapas yang saat ini terbilang tidak representatif lagi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). 
- Kemenkumham Siap Menguatkan Integritas Jajaran
- Kemenkumham Jateng Jajaki Alternatif Lahan Milik TNI Sebagai Rencana Relokasi Lapas Ambarawa
