.jpg)
Jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2020, Kabupaten Kendal dihebohkan dengan beredarnya rekaman suara yang diduga direkam dari salah satu pasangan calon Bupati Kendal.
- 1000 Hektar Pertanian di Demak Terkena Dampak Tanggul Jebol
- Pemkot Semarang Tidak Akan Perbaiki Aset yang Belum Diserahkan
- Panglima TNI Pantau Langsung Prosesi Kirab dan Cek Media Center Pernikahan Kaesang-Erina
Baca Juga
Jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2020, Kabupaten Kendal dihebohkan dengan beredarnya rekaman suara yang diduga direkam dari salah satu pasangan calon Bupati Kendal.
Dalam rekaman tersebut orang yang diduga salah satu pasang calon bupati itu melakukan koordinasi kepada anggota tim sukses lainnya untuk menyebarkan ancaman kepada masyarakat yang tidak memilih pasangan calon tersebut.
Ancaman yang dikeluarkan yakni akan mencoret atau menghapus nama warga yang selama ini telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat seperti PKH jika tidak memilih pasangan calon yang dimaksud.
Dengan begitu warga yang tidak memilih pasangan calon tersebut akan kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, salah satu elemen masyarakat mengadu kepada Bupati Mirna Annisa pada Sabtu (28/11).
Elemen yang tergabung dalam Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Jateng dan Forum Pemerhati Pilkada Kendal itu meminta Bupati Kendal untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang merasa terancam dengan ancaman tersebut.
Mereka menduga ada pengaruh dari elemen pemerintah yang ikut mendukung salah satu pasang calon tersebut.
Pasalnya, kewenangan untuk memberikan dan mendata masyarakat yang menerima bantuan yakni pada pemerintahan.
Doni Sahroni salah satu anggota LCKI Jawa Tengah mengatakan bahwa dugaan adanya ancaman tersebut akan mencederai proses pemilu yang saat ini berlangsung. Seharusnya pemilu harus berjalan dengan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil (luber jurdil), namun adanya dugaan ancaman tersebut membuat masyarakat menjadi terpaksa memilih pasangan calon.
"Dalam rekaman itu, salah satu cabup Kendal memberikan peringatan yang bernada ancaman terkait bantuan dari pemerintah pusat. Jika pilihannya tidak sama dengan pasang calon maka akan pemilih itu akan dicoret dan tidak akan mendapatkan bantuan," katanya.
Ia berharap agar Bupati Kendal turut mengawasi proses pemberian bantuan kepada masyarakat.
Pengawasan tersebut untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya tanpa mendapatkan intimidasi berbagai pihak.
"Tidak pantas jika benar ada salah satu paslon mengancam seperti itu. Kami harap Bupati Kendal turut mengawasi jalannya proses pemberian bantuan apapun agar tidak ada intimidasi dari pihak luar," tambahnya.
Bupati Kendal Mirna Annisa mengatakan bahwa pihaknya akan menginstruksikan inspektorat untuk terus mengawasi Organisasi Perangkat Daerahnya agar tidak terlibat dalam dugaan penyebaran ancaman tersebut.
"Saya minta inspektorat untuk ikut mengawasi seperti Dinsos dan Dispemasdes, namun kami tolong untuk diberikan informasi jika ada temuan di lapangan," katanya.
- Tidak Selesai, PPKom Putus Kontrak TK Pembina Sulang.
- Bangunan Lama Puskesmas Kutasari Terbakar Gara-gara Bakar Sampah
- Kelurahan di Kabupaten Semarang Dikukuhkan Sebagai Kampung Tangguh Candi Bersih
