Skip to content
Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kini menerapkan tiga arah kebijakan baru yang disebut TOP Procurement. Kebijakan ini disebut sesuai dengan arahan presiden yang mengupayakan pemulihan ekonomi melalui LKPP.
- Kota Semarang akan Sambut Pemudik dengan Cara Simpatik
- Kabar Baik Dari Kantor Pajak, Pemerintah Tanggung PPN Pedagang Eceran
- Semarang Capai Suhu Tertinggi Hingga 37 Derajat Celcius
Baca Juga
Hal tersebut disampaikan Ketua LKPP Hendrar Prihadi (Hendi) dalam kegiatan Indonesian Procurement Forum and Expo (IPFE) di Denpasar, Bali, Rabu (19/10).
"Arah kebijakan yang pertama Trusted di mana saat ini LKPP tengah membangun sistem pengadaan yang terpercaya. Kedua Open di mana LKPP selalu berkomitmen untuk membangun sistem pengadaan yang terbuka, dan terakhir Participative dimana LKPP selalu berupaya untuk mendorong keterlibatan pelaku UMK-Koperasi dalam PBJP," ucap Hendi.
Untuk diketahui, sebelumnya Presiden RI Joko Widodo telah mengarahkan LKPP untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN), meningkatkan porsi usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-Koperasi), mempercepat penyerapan APBN/APBD, memastikan proses pengadaan bersih dan jauh dari praktik KKN, dan mengupayakan efisiensi belanja pemerintah.
Hendi juga mengungkapkan di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi secara global sejak 2019, belanja pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan geliat perekonomian di Indonesia.
"Saya yakin jika belanja pemerintah dilaksanakan dengan baik, transparan dan bebas dari KKN, maka dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara," bebernya.
Oleh karena itu, selain menerapkan tiga kebijakan baru, LKPP saat ini juga tengah menyusun revisi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan menyusun Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa. Dalam peraturan tersebut diatur tentang mengakomodir kewajiban belanja melalui Katalog Elektronik.
Lebih lanjut, Hendi melaporkan jumlah produk yang tayang dalam Katalog Elektronik sampai 10 Oktober 2022 sebanyak 1.516.325 produk.
Akan angka tersebut, ia optimis perekonomian di Indonesia akan tetap tumbuh positif. Hal tersebut ditunjukan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yang mampu melampaui negara-negara maju di dunia.
"Tentunya saat ini kita (pemerintah) bukan lagi berlomba untuk menayangkan produk, namun juga kita harus berlomba untuk melakukan belanja dalam Katalog Elektronik," tuturnya.
"Pertumbuhan ekonomi yang saat ini dirasakan oleh Indonesia merupakan salah satu kerja keras bersama antara pemerintah dan masyarakat yang senantiasa berkomitmen untuk menggunakan produk dalam negeri, untuk itu saya berterima kasih kepada panjenengan semua atas komitmennya," pungkasnya. 
- Lestari Moerdijat : Bangun Kepedulian dan Solidaritas Warga Hadapi Virus Corona
- Sambut Kedatangan Jamaah Haji, Sinoeng : Semuanya Kondur Lengkap dan Sehat Walafiat
- Tak Kunjung Ditemukan, Keluarga Ridwan Kamil Umumkan Eril Wafat karena Tenggelam
