Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam (FPI), Munarman, menyebut ada tujuh poin utama modus kecurangan yang kemungkinan timbul saat Pilpres nanti.
- Yuli Hastuti, Satu-satunya Perempuan Dalam Pusaran Pilbup Purworejo 2024
- Wonosobo: Bupati Nyalon, Wabup Jadi Plt
- Ilyas dan Tri Haryadi Diusung Koalisi 'Gemuk' di Pilkada Karanganyar
Baca Juga
Menurut Munarman, modus kecurangan itu ada beberapa tahapan dimulai dari menggelembungkan Daftar Pemilih Tetap.
"Sekarang saya mau tanya, DPT itu bermasalah apa tidak? Kalau DPT itu bermasalah, bermasalah nya dimana?," terang Munarman usai menjadi pemateri dalam kegiatan Diklat Pemenangan Capres Prabowo-Sandi di hotel Aziza, Pasar Kliwon, Solo, Jumat (8/3) malam.
Munarman yang hadir sebagai pembicara di Diklat Pemenangan Prabowo- Sandi itu mengatakan, indikasi itu bisa dilihat dari adannya orang-orang yang secara hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, alias gila, namun tetap dipaksakan masuk kedalam DPT.
Tak hanya itu saja, terungkapnya orang asing masuk DPT, ungkap Munarman, menjadi indikator kemungkinan adannya kecurangan.
"DPT yang bermasalah itukan bisa dijadikan indikator modus kecurangan," jelasnya.
Indikator modus kedua yang bisa saja timbul saat pemilu nanti yaitu itu tidak diberikannya undangan kepada para pemilih. Undangan hanya diberikan kepada pendukung yang dipastikan mendukung incumbent.
"Itu sering terjadi. Sehingga pemilih yang dipastikan tidak memilih dia ( itu sering terjadi.. sehingga pemilih yang dipastikan tidak memilih dia tidak diberi undangan) tidak diberi undangan," terangnya.
Indikator ketiga yaitu banyak masuknya orang-orang yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa membawa undangan secara bersama-sama.
Munarman mengambil contoh kasus Iwan Bopeng saat Pilkada DKI Jakarta lalu. Dimana, kedatangan Iwan Bopeng ke TPS sudah diatur sedemikian rupa menjelang penutupan TPS.
"Kasus Iwan Bopeng saat Pilkada DKI Jakarta. Hanya menggunakan KTP tanpa bawa undangan, tapi bisa nyoblos. Dan datangnya menjelang TPS ditutup," ujarnya.
Kecurungan yang kemungkinan terjadi di pilpres nanti, kata Munarman ada pada petugas KPPS saat perhitungan nanti.
Menurut Munarman, bila petugas KPPS itu tidak netral, namun memihak pada salah satu calon, bukan dengan cara mengubah-ubah surat suara. Melainkan dengan cara merusak kartu suara. Sehingga surat suara itu tidak bisa dihitung.
"Indikator kecurangan keenam dan ketujuh yaitu saat di desa atau kecamatan. Saat rekab suara, tidak semua saksi diberikan C1. Sehingga saksi itu tidak bisa menghitung seluruh suara satu kecamatan. Dan poin terakhir saat sidang pleno. Dimana saat sidang pleno, protes yang diajukan banyak diabaikan," terangnya.
Sehingga, ungkap Munarman, keterlibatan masyarakat untuk mengawasi jalannya pilpres sangat dibutuhkan.
Sementara itu jalannya diklat pemenangan Prabowo - Sandi yang dihadiri seluruh relawan dan berakhir sekira pukul 18.00 WIB, berlangsung tertutup untuk umum.
Bahkan panitia diklat inipun meminta seluruh peserta yang hadir, dilarang membawa handphone masuk kedalam lokasi Diklat. 
- Masyarakat Harus Ikut Awasi Tahapan Pemilu
- Kodam IV/Diponegoro Gelar Latihan Tempur Kota di Karanganyar, Antisiasi Ancaman Radikalisme
- Blusukan Ke Pasar Karangpandan, Ahmad Luthfi Dicurhati Pedagang
