Partai politik yang menjadi oposisi pemerintah harus turut memberikan kontribusi dalam menyehatkan demokrasi. Artinya, kritik yang dilontarkan berdasarkan dengan data dan fakta, sehingga perdebatan yang muncul menjadi substansial.
- Akhir Pekan, KPU Grobogan Terima Karangan Bunga Papan
- Kampanyekan Jagoannya, Bocahe Yoyok-Joss Kreatif Bekerja
- KPU Wonogiri Pastikan Tak Ada Calon Bupati dari Jalur Perorangan
Baca Juga
"Jadi perdebatannya substansial. Jangan cuma cebang-cebong atau melontarkan tudingan tanpa fakta dan data kuat," ujar kata Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/3) seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL
SYL menjelaskan bahwa oposisi memang bertugas mengkritik kebijakan pemerintah yang dirasa salah. Namun demikian, oposisi juga bertanggung jawab memastikan kritiknya tidak sembarangan dilontarkan.
"Pemerintah dan oposisi seharusnya bekerja dengan cara masing-masing untuk kesejahteraan bangsa. Bukan sekadar membuat kegaduhan dengan pernyataan-pernyataan yang tidak substansial," kata politisi yang baru menyebrang dari Golkar ke Nasdem itu.
Dia kemudian membandingkan perdebatan antara oposisi dan pemerintah di berbagai negara maju. Perdebatan itu, sambungnya, bahkan dibawa pihak oposisi dalam sebuah artikel di jurnal ilmiah untuk menguatkan argumen kritik yang dilontarkan.
"Sementara saat debat-debat publik, pemerintah dan oposisi saling menunjukkan data pendukung pendapat dan kebijakan masing-masing," lanjutnya.
"Jadi kerja oposisi itu kerja politik dan politik yang baik diarahkan untuk melayani kepentingan warga. Bukan sekadar melayani nafsu berkuasa," tukas Syahrul. 
- Menebak Sinyal Yoyok Santap Pecel dan Gudangan Bu Warni
- Bawaslu Kudus Was-was Pilkada Berpotensi Konflik, Ternyata Ini Pemicunya
- Tak Hanya Surati Mahfud MD, Korban Mafia Tanah Blora Lapor ke Senayan
