Kebiasaan Presiden Joko Widodo membagikan bahan pokok dan uang tunia dalam tiap kunjungan ke daerah merupakan bukti nyata bahwa jumlah rakyat miskin masih banyak di Indonesia.
- Soal Intimidasi Relawan, Bawaslu Sebut Ada Misskomunikasi Antara Petugas dan Pemantau
- Visi Misi Paslon Bupati - Wakil Bupati Harus Selaras dengan RPJMD
- KPU : DPT Karanganyar untuk Pilkada Serentak 2024, Berjumlah 711.480 Pemilih!
Baca Juga
"Bagi-bagi sembako itu kan menunjukkan bahwa masyarakat miskin masih ada," ujar Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/4) seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL
Karena masih banyak rakyat yang hidup miskin, Viva berpendapat sebaiknya pemerintah mengeluarkan kebijakan lebih konkret ketimbang sekadar presiden membagi-bagi bantuan langsung.
Soal dugaan bagi-bagi bahan pokok oleh presiden yang mengandung unsur pengunaan APBN senilai Rp 3 miliar, Viva enggan berkomentar.
Ia hanya mengingatkan kepada Presiden Jokowi agar lebih mempelajari imbauan-imbauan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pasalnya, langkah Jokowi bagi-bagi bantuan langsung mudah dinilai sebagai bagian dari kampanye terselubung pemenangannya di Pemilihan Presiden 2019.
"Bawaslu sudah menyatakan bahwa sebaiknya Bapak Presiden tidak usah lagi bagi-bagi sembako, itu sudah jelas," demikian Viva.
Beberapa waktu lalu, Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, meminta Presiden Jokowi menghentikan kegiatan bagi-bagi "sembako" saat kunjungan kerja ke daerah.
Bagja mengingatkan, aksi bagi-bagi bantuan itu berpotensi dianggap sebagai kampanye menjelang Pemilihan Presiden 2019. 
- Tawarkan Program Sekolah Gratis: Semua Warga Semarang Berhak Mendapatkan Pendidikan Layak
- Dari Silaturahmi Dan Konsolidasi NGO Semarang
- KPU Kota Pekalongan Segera Distribusikan 4.405 Kotak Suara
