Fungsionaris PDI Perjuangan menepis tudingan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, tentang pembiayaan politik melalui penggelembungan dana proyek di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Menaker: Hubungan Kerjasama Dengan Peru Terus Meningkat
- Pemerintah Rampung Menyusun DIM Terhadap RUU TPKS
- Bertemu Pedagang , Cabup Ilyas Janji Bakal Revitalisasi Pasar Palur
Baca Juga
Ketua DPP PDIP, Mindo Sianipar, menilai, praktik pengumpulan dana politik partai melalui BUMN mustahil dilakukan di era keterbukaan seperti sekarang.
"Kalau saya sendiri belum pernah mengetahui dan mendengar ada oknum untuk kepentingan politiknya terus memeras BUMN," ucap Mindo dalam keterangan yang dikirimkan kepada wartawan.
Mindo menjelaskan bahwa era reformasi telah menyuguhkan keterbukaan dan akuntabilitas publik. Zaman ini berbeda dengan masa Orde Baru yang serba tertutup sehingga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran tidak terpantau oleh publik.
"Kalau sekarang susah begitu. Publik dapat memantau, semua mengawasi," jelasnya.
Mindo menyebut praktik "pemalakan" BUMN semakin mustahil lantaran menteri yang membawahi Kementerian BUMN berasal dari kalangan profesional.
"Jadi saya rasa tuduhan semacam adanya cara mengumpulkan ongkos politik dari BUMN atau menggelembungkan dana proyek itu visi misinya tidak ada. Kan Menteri BUMN bukan politisi," pungkasnya.
Prabowo Subianto dalam pernyataan resmi yang disiarkan langsung lewat akun Facebook pribadinya, Kamis (21/6), menyampaikan bahwa saat ini banyak cara dilakukan untuk mengumpulkan biaya politik yang membuat mundur ekonomi nasional.
Salah satu yang dicontohkan Prabowo adalah pemanfaatan anggaran dana BUMN. Dalam hal ini, ada penggelembungan dana proyek dari jumlah resmi sehingga berdampak kerugian ekonomi nasional. 
- Ketum Pagar Nusa Nabil Haroen: Pendekar Utamakan Akhlak, Jaga Sportivitas
- KPU Salatiga Tetap Umumkan Nama Pemenang Caleg PDI-P Hasil Pileg 2024, Dance: Ada Verifikasi
- Stand Up Comedy Jawa Rambah Anak-anak, Puluhan Siswa SD Se-Kabupaten Batang Ikut Lomba Dhagel Ijen
