Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Syahril Romadhoni menilai operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian Sosial harus menjadi peringatan bagi para pejabat di daerah.
- Polresta Surakarta Amankan 46 Pemuda Terlibat Aksi Tawuran di Clolo Mojosongo
- Maling Bobol Kedai Es Teh Di Jalan Fatmawati
- Remaja Dibegal, Pelaku Tusuk dan Rampas Barang Korban
Baca Juga
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Syahril Romadhoni menilai operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian Sosial harus menjadi peringatan bagi para pejabat di daerah.
Tak hanya itu, Menteri Sosial Juliari P Batubara pun ikut tersangkut kasus dugaan korupsi bantuan sosial dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.
Politikus partai berlambang banteng moncong putih ini pun mengingatkan agar para pemangku jabatan yang menangani bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat kurang mampu (miskin) dan yang terdampak pandemi Covid-19 tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan.
"Adanya OTT oleh KPK pada Pejabat di Kemensos harus menjadi warning bagi para pejabat di daerah," kata Syahril Romadhoni kepada Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (6/12).
Doni, begitu akrab disapa, juga meminta Dinas Sosial yang menangani program bansos di Kabupaten Cirebon lebih amanah dalam melaksanakan dan memonitoring di lapangan.
"Kami minta Dinsos bisa transparan dan tidak ada lagi monopoli komoditi BPNT, harus sesuai panduan umum (Pedum)," tegas Legislator DPRD Kabupaten Cirebon tersebut.
- Bea Cukai Semarang Sebut Modus Pemain Cukai Ilegal Memodif Angkutan
- Hutang Pinjol Melilit, Pria Kendal Gelapkan Uang Penjualan Mobil Mewah
- Polres Grobogan Berhasil Bekuk 6 Tersangka Komplotan Curanmor
