Pemerintah Tidak Mungkin Bohong Soal Divestasi Freeport

Komentar miring yang menyebut bahwa divestasi 51 persen saham Freeport adalah hoax disayangkan Kaukus Parlemen Papua. Sebab, komentar itu membuat rakyat bingung. Padahal, Presiden Jokowi sedang bekerja keras untuk menuntaskan divestasi itu.


Saya kira semua harus bersabar dan mendukung Jokowi. Sekarang kan zaman sudah semakin terbuka, tidak mungkin Pemerintah berbohong dalam persoalan divestasi saham Freeport. Marilah kita semua, yang orang-orang hebat, orang pintar apalagi, banyak profesor, berikan statement yang baik supaya tidak membuat bingung rakyat," ajak Ketua Kaukus Parlemen Papua-Papua Barat Robert J Kardinal di Jakarta, Rabu (18/7).

Di mata Bendahara Umum Partai Golkar itu, yang dilakukan Jokowi terkait divestasi 51 persen saham Freeport merupakan lompatan sangat baik yang patut dihargai. Pemerintah-pemerintah terdahulu tak ada yang seberani Jokowi meminta divestasi saham itu.

Dia pun melihat, proses final divestasi sudah di depan mata. Setelah ditandatangani pokok-pokok kesepakatan, proses divestasi tinggal mengikuti tahap lanjutan. Robert yakin, setelah divestasi rampung, akan banyak keuntungan yang didapat Indonesia. Warga Papua, yang selama ini menjadi penonton atas pertambangan emas di tanahnya oleh Freeport, juga akan mendapatkan untung.

Sebanyak 10 persen saham dari divestasi itu bagi Pemda Papua. Ini merupakan kemajuan sangat luar biasa yang melengkapi program nyata Presiden bangun infrastruktur hebat di Papua. Lihat saja, bandara-bandara di Papua sudah jauh lebih baik dari yang di Jawa. Hal ini harus kita dukung dan apresiasi," papar anggota Komisi IV DPR ini seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL

Setelah divestasi Freeport selesai, Robert usul agar Pemerintah melanjutkan ke saham BP Tangguh. Setahu Robert, saat ini, kepemilikan saham BP Tangguh masih didominasi kekuatan asing.

Mudah-mudahan ke depan BP Tangguh bisa mengikuti apa yang dilakukan Freeport dengan divestasi 51 persen. Supaya daerah meraih saham juga dapat untung. Dengan begitu, Papua bisa membangun sendiri," katanya.

Di kesempatan itu, Robert juga membantah anggapan yang menyebut bahwa masyarakat Papua menghendaki Freeport tutup. Dia memastikan, masyarakat Papua tidak masalah dengan Freeport. Yang diinginkan masyarakat Papua adalah perhatian yang lebih besar dari Freeport. Jika divestasi nanti selesai, Robert yakin, perhatian itu akan hadir.

Dengan pikiran jernih, mari kita dukung terus apa yang telah dilakukan Pak Jokowi dengan divestasi 51 persen saham Freeport. Semoga bisa berhasil secepatnya sehingga kesejahteraan masyarakat Papua meningkat, khususnya tujuh suku di sekitar tambang Freeport," tandasnya.