Sebanyak 672 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Purbalingga mendapat bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berupa Bantuan Gubernur (Bangub).
- Pemkab Magelang Kembali Meraih Penghargaan JDIH Tingkat Jateng
- Pidato Perdana Bupati Purworejo Terpilih
- Pastikan Bansos di Kudus Tepat Sasaran, Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Wajib Dilakukan
Baca Juga
Total anggaran pemerintah provinsi tahun 2019, yang mengalir ke Kabupaten Purbalingga melalui Bangub RTLH sebanyak Rp. 6.720.000.000.
Untuk merehab rumah warga masyarakat Jawa Tengah yang tidak layak huni, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk 3 rumah per desa. Tiap rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp. 10.000.000. Sehingga di tahun anggaran 2019, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan dana sebesar Rp. 234.270.000.000,-. Dana sebesar ini untuk merehab rumah sejumlah 23.427 RTLH," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemun saat peletakan batu pertama RTLH di desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari, Kamis (5/9).
Sementara Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi saat memberikan sambutan menuturkan, kehadiran wakil gubernur ke Kabupaten Purbalingga untuk menambah semangat bagi warga masyarakat Purbalingga, sekaligus memberikan motivasi agar jajaran pemerintah dapat senantiasa berbuat dan mengabdi bagi masyarakat, daerah maupun bangsa Indonesia.
Kehadiran wagub bersama PT Solusi Bangun Indonesia juga untuk memberikan banyak bantuan bagi warga Purbalingga, khususnya warga desa Banjarsari, seperti bantuan air bersih, bantuan RTLH, dan bantuan jambanisasi.
Ditegaskan Bupati Tiwi, pemerintah Kabupaten Purbalingga masih berjuang untuk menangani permasalahan yang mendasar, yakni kemiskinan.
Jadi berbicara terkait kemiskinan, ini merupakan PR yang masih harus dituntaskan oleh pemda Purbalingga, karena tingkat kemiskinan di Purbalingga masuk dalam lima besar kemiskinan di Jawa Tengah. Dan Purbalingga masuk dalam salah satu 14 kabupaten/kota zona merah, atau tingkat kemiskinannya tinggi," jelas Bupati Tiwi.
Dari data yang ada, tahun 2018 tingkat kemiskinan Kabupaten Purbalingga menurun dari 18,8%, menjadi 15,62%. Penurunan ini merupakan terbesar kedua setelah Kabupaten Banyumas.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Drs. Imam Masykur, M.Si menjelaskan, Biro Kesra sudah menjalin kerjasama untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah dengan menggandeng sejumlah perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD.
Untuk kegiatan di Banjasari Purbalingga, pemerintah provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan yang berasal dari dana Coorporate Social Responsibility (CSR) PT.
Solusi Bangun Indonesia, berupa air bersih sejumlah 144.000 liter, jamban keluarga sebanyak 50 paket masing-masing senilai Rp. 3.000.000,- dan bantuan RTLH sebanyak 10 unit. 
- Langgar Perda Ketertiban Umum, Pedagang Kembang Pinggir Jalan Pandanaran Ditertibkan Satpol PP Kota Semarang
- Jelang Arus Mudik, Bupati Tegal Minta Forkopimda Tingkatkan Kewaspadaan
- Wabup Sri Setyorini: Pemkab Blora Komitmen Dukung Program Nasional Penyediaan Perumahan
