Ganjar : Kalau Bisa Pendapatan Guru Honorer Minimal UMK

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wakil Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita menghadiri silaturahim Gubernur Jateng dengan penerima bantuan tahun 2018 dan calon penerima bantuan tahun 2019 di Wisma Perdamaian, Kamis (5/9/2019).

Baca Juga

Dalam kegiatan tersebut Ganjar Pranowo didampingi Hendrar Prihadi menyerahkan bantuan kepada 34 instansi, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan bantuan sosial lainnya tahun anggaran 2018.

Hadir juga pejabat utama Pemprov Jateng, Pemkot Semarang, perwakilan BUMD dan kementerian, pondok pesantren, guru-guru agama dan TPQ dan lainnya.

Dalam sambutannya Ganjar berpesan kepada Wali Kota Semarang untuk memperhatikan kesejahteraan para guru honorer, guru tidak tetap, kalau bisa berpendapatan minimal UMK.

"Untuk Pak Wali dan Bu Wakil, kalau bisa pendapatan para guru honorer, guru tidak tetap minimal UMK," pinta Ganjar mengawali sambutanya.

Ganjar menyebutkan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pihaknya telah mengajukan tambahan APBD sebesar Rp 1,7 triliyun kepada DPRD Jateng.

"Supaya sekolah tidak bayar, saya belajar sama Pak Hendi (panggilan Wali Kota), Kota Semarang bisa menggratiskan SD sampai SMP ternyata pada anggarannya, makanya saya ajukan dana tambahan Rp 1,7 triliyun kepada DPRD Jateng," tambahnya disambut riuh tepuk tangan.

Kemudian kepada para guru agama dan guru ngaji Ganjar juga berpesan untuk memberikan pendidikan karakter dalam rangka membangun generasi bangsa yang berkarakter.

Mengenai pemberian bantuan yang dilakukan Pemprov Jateng, Ganjar hanya mengevaluasi yang penting bantuan tepat sasaran, pentingnya perbaikan data juga menjadi penunjang utama.

"Partisipasi masyarakat sangat diharapkan supaya bantuan bener-bener diterima bagi yang membutuhkan, makanya saya berpesan kepada guru-guru agama, selain mengajarkan agama juga mengajarkan pendidikan karakter dan kebangsaan," ujarnya.

Ganjar juga menyatakan akan melakukan evaluasi-evaluasi dalam bidang pendidikan, kebangsaan. Kemudian usaha-usaha mikro perlu pendampingan.

"Kemudian ada senior citizen, para manula yang perlu kita perhatikan, ada rumah yang tidak layak huni yang harus kita bedah, warga yang perlu dibuatkan jamban harus kita dorong," tambahnya.

Lebih lanjut Ganjar mengatakan, untuk bantuan yang bersifat keagamaan pihaknya menggandeng kementerian agama agar bisa melakukan evaluasi dan bantuan tidak tumpang tindih.

"Daerah-daerah mana yang belum memberikan akan kita berikan, kalau bisa ada standarnya sehingga sama, syukur-syukur bisa UMK sesuai dengan daerahnya," tambahnya.