Perizinan Lambat Jadi Kendala Pengembangan Desa Wisata di Karanganyar

Public Hearing rancangan Perda yang berasal dari DPRD Karanganyar tahun 2023 tentang desa wisata digelar di ruang paripurna gedung DPRD setempat, Kamis (20/7).

Baca Juga

Kades Dayu, Kecamatan Gondangrejo, Agus Susilo sebut banyak tanah di wilayahnya yang masuk dalam masuk kawasan cagar budaya. Padahal pihak desa telah menyiapkan tanah kas desa seluas tujuh hektare (ha) untuk pengembangan desa wisata.

"Selama ini kita terkendala dengan penetapan kawasan cagar budaya," terang Agus, Kamis (20/7).

Pihak desa sendiri berupaya kemudian meminta rekomendasi pihak terkait yakni Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran (BPSMPS).

"Sayang ijin tersebut tidak turun karena masuk kawasan cagar budaya," bebernya.

Sementara itu Kades Segoro Gunung, Kecamatan Ngargoyoso, Tri Harjanto menambahkan kendala yang dihadapi diwilayahnya untuk pengembangan wisata desa terkait dengan proses perizinan alih fungsi lahan tanah desa.

"Kendalanya saat menggunakan tanah bengkok untuk pengembangan wisata, seringkali lambat karena perizinan," lanjutnya.

Desa wisata sendiri merupakan pariwisata berbasis masyarakat yang memberdayakan desa dalam melestarikan dan memajukan potensi sosial budaya sejarah ekonomi dan alam untuk mengatasi kesenjangan pembangunan daerah memajukan perekonomian masyarakat desa meningkatkan daya saing desa dan kesejahteraan bersama bagi masyarakatnya.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sebut hasil hearing ini akan masukkan dalam draf Raperda Desa Wisata.

Dalam kegiatan public hearing diikuti Kades, Camat dan OPD terkait itu terungkap banyak kendala bagi pemerintah desa untuk mengembangkan desa wisata di wilayahnya.

"Salah satu diantaranya terkait lambatnya perijinan tentang alih fungsi lahan yang akan digunakan untuk desa wisata," papar Joko Pramono.

Keluhan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah daerah terkait proses alih fungsi lahan tersebut. Sebab pembangunan desa itu membawa kesejahteraan warga setempat.