Praja IPDN dan Indonesia Emas

Baca Juga

Hanif sedih, di tengah kebanggaannya menjadi salah satu dari 533 yang berhasil memenangkan persaingan dengan lebih dari 27 ribu pendaftar lolos administrasi ujian masuk calon praja IPDN, orang tua dicintainya tidak dapat hadir untuk memeluk dan memamerkan kebanggaan seperti layaknya orang tua lain di acara pengukuhan tersebut karena ketidakmampuan ekonomi.

Ada lima praja yang tidak dihadiri orangtuanya karena masalah ekonomi. Panitia pengukuhan tidak tinggal diam, mereka melakukan pengulangan pembaretan untuk divideokan dan dikirim ke orang tua Hanif. Kesedihan pun akhirnya berubah menjadi tawa gembira karena kini Hanif mendapatkan orang tua pengganti yang tidak hadir yaitu para pengasuh yang selalu jeli melihat setiap kesulitan para praja.

Pada pengukuhan tersebut, sebanyak 533 calon praja dikukuhkan menjadi praja. Mulai 1 September 2023 mereka akan mulai mengikuti perkuliahan, sebelumnya praja telah mengikuti pendidikan dasar untuk membentuk praja yang disiplin, profesional, tangguh dan responsif.

Sebelum berhasil dikukuhkan calon-calon praja harus mengikuti sejumlah test fisik dan tertulis, dengan menggunakan sistem gugur. Seluruh test melibatkan pihak-pihak terkait antara lain Polri untuk test fisik dan BKN untuk seleksi administrasi. Test dengan sistem hasil langsung dapat dilihat (Assesment Computer Test), menutup peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan kelulusan dengan bayaran ratusan juta rupiah.

Sistem test transparan dan obyektif diharapkan akan menghasilkan praja-praja unggulan dapat memberi kontribusi lebih efektif dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia.

Lembaga pendidikan kedinasan

IPDN merupakan lembaga pendidikan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Lembaga serupa sudah didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1920, dengan terbentuknya sekolah pendidikan Pamong Praja yang bernama Opleiding School Voor Inlandshe Ambtenaren (OSVIA) dan Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA), Opleiding School Indische Ambtenaren (OSIBA). Para lulusannya dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda.

Berawal dari kursus pemerintahan yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri, akhirnya diputuskan pada tanggal 17 Maret 1956 dikembangkan menjadi Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, luas dan dinamis.

Kini IPDN telah menjadi lembaga pendidikan penyelengaraan pemerintah yang makin modern mengikuti tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Secara bertahap, IPDN diarahkan sebagai lembaga pendidikan berkelas dunia. IPDN saat ini merupakan gabungan dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (Sekolah Vokasi, D4) dan Institut Ilmu Pemerintahan (S1) sesuai kebijakan pemerintah bahwa setiap departemen hanya mempunyai satu wadah pendidikan tinggi pada tahun 2003.

Kelembagaan IPDN dibentuk di tujuh lokasi, yaitu IPDN Kampus Sumatera Barat di Bukittinggi, IPDN Kampus Riau di Rokan Hilir, IPDN Kampus Sulawesi Selatan di Gowa, IPDN Kampus Sulawesi Utara di Minahasa, IPDN Kampus Kalimantan Barat di Kubu Raya, IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat di Lombok Tengah dan IPDN Kampus Papua di Jayapura.

Di kalangan masyarakat, IPDN dikenal sebagai sekolah Camat karena sebagian besar camat di Indonesia adalah alumni IPDN. Sepertinya jabatan camat sudah menjadi haknya alumni, kalau ada camat non alumni, jumlahnya relatif lebih sedikit. Keberadaan alumni relatif terbatas untuk sektor publik teknokratik atau sektoral.

Umumnya mereka berada di lingkungan penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan dan pengawasan pembangunan. Jumlah alumni yang menjadi pejabat top level di birokrasi (sekretaris daerah) juga tidak sedikit, bahkan di provinsi pulau Jawa mayoritas.

Kekuatan jaringan di antara alumni di dukungan oleh kinerja alumni yang mumpuni membuat keberadaan alumni di lingkungan pemerintahan daerah memberikan warna yang kuat dalam pengelolaan pemerintahan dan kebijakan pembangunan.

Indonesia Emas

Pada saat meluncurkan rancangan RPJPN 2025-2045 (15/6/2023), Presiden Joko Widodo menggambarkan cita-cita wajah Indonesia saat usia kemerdekaan Indonesia 100 tahun.

Pada tahun 2045, pendapatan penduduk Indonesia mencapai US$ 23,000 - 33,300 per kapita per tahun, tingkat kemiskinan 9,57% saat ini akan berkurang tinggal 0,5-0,8%. Menurut beliau, Indonesia tidak boleh salah mengelola bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030, dimana 68,3% penduduk Indonesia berusia produktif dan hanya terjadi 1 kali dalam peradaban sebuah negara.

Ini bisa menjadi sebuah peluang dan bahkan bisa jadi bencana jika Indonesia gagal mengelolanya. Presiden memberikan gambaran, kegagalan sebuah negara di Afrika mengelola bonus demografinya. Kehadiran tenaga produktif justeru menimbulkan lonjakan pengangguran hingga 33%. Lulusan S2 menjadi tukang sapu.

Kehadiran alumni di lingkungan pemda seluruh Indonesia sangat strategis karena posisinya pada level penyusun dan pelaksana kebijakan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam mendayagunakan bonus demografi dan pencapaian tingkat pendapatan per kapita yang besar.

Sebut saja jika alumni menjadi Sekretaris Daerah kabupaten atau kota, kapasitasnya dalam memimpin, melakukan terobosan, menggagas kebijakan dan mengarahkan seluruh birokrasi untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah akan menjadi penentu kesuksesan kepala daerah.

Untuk membawa kapal besar Indonesia ke tahun 2045 dengan segala cita-citanya, setiap pemimpin harus berani melakukan eksekusi yang diperlukan. Menurut penulis eksekusi dimaksud adalah keputusan yang harus dibuat sehingga kita bisa memanfaatkan momentum atau kesempatan dari kebijakan tersebut.

Para praja IPDN dididik agar mempunyai kemampuan merespon perubahan lingkungan terutama tuntutan masyarakat dan melihat kesempatan yang harus segera dimanfaatkan untuk kemajuan daerahnya, karena mereka kelak akan berada bahkan menjadi pemimpin di birokrasi. Untuk mendukung pembinaan karakter tersebut, materi kuliah yang diberikan 70% berada pada tataran praktikum berupa simulasi menjalankan pemerintahan.

Smart Leader

Teori dan fakta-fakta kasus yang diberikan dalam pengajaran diarahkan agar mereka mampu memberikan alasan argumentatif dan pertimbangan rasional atas suatu keputusan.

Mereka mampu menjelaskan dibalik setiap keputusan dibuat terkait misalnya mana kegiatan perlu dibiayai lebih dulu, mana harus diprioritaskan penyelesaiannya dan berapa lama target itu harus dicapai.

Mengutip pernyataan Presiden Jokowi, kepemimpinan itu harus seperti meteran estafet bukan kepemimpinan pom bensin, yang selalu dimulai dari nol, tidak maju mundur seperti tari poco-poco.

Oleh karenanya, dalam proses pengajaran, selalu dihadirkan alumni-alumni yang menonjol di posisi strategis pemerintahan daerah untuk menceritakan kisah suksesnya, kasus-kasus yang dihadapai dan bagaimana penyelesaiannya. Pengajaran model seperti ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan untuk membedakan IPDN dengan universitas yang mempunyai subjek materi sama.

Kelak alumni harus menjadi eksekutor yang baik, menjadi leader yang smart, strong dan berani serta pandai mencari solusi juga punya nyali sesuai harapan Presiden Joko Widodo.

Laboratorium-laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan digital yang akan memonitor setiap pergerakan atau pembicaraan praja dalam sebuah simulasi sehingga para praja bisa melihat cermin dirinya dalam membuat sebuah keputusan kini tengah dikembangkan oleh IPDN, tujuannya sudah jelas dan tegas membawa Indonesia menuju masa keemasan, lepas dari cengkraman midle income trap.

Kita tidak ingin berada di posisi negara berpendapatan menengah, kita ingin menjadi negara maju, menuju Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia ke 4. Indonesia bisa melakukannya, setidaknya IPDN akan menapaki jalan itu bersama putera bangsa yang bersemangat membawa kredibilitas bangsa ini ke tingkat tertinggi. Korea Selatan sudah membuktikannya, Indonesia pun bisa.