Mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Trisakti zaman reformasi, Andre Rosiade mempertanyakan janji Presiden Joko Widodo menuntaskan tragedi 12 Mei 1998 Trisakti.
- Relawan Orang Muda Ganjar Kembangkan Potensi Bisnis Budidaya Entok
- Tanggapi Polemik Ijazah Jokowi, Gibran : Takono Sing Gawe Isu, Nganti Bosen Nanggepi
- Dua Kader PDIP Laporkan Ketua KPU Solo ke DKPP
Baca Juga
Menurut dia, penuntasan tragedi yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti, yakni Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie itu hingga kini belum mencapai titik temu.
"Sejauh mana penyelesaian kasus tersebut, sudah empat tahun Presiden berjanji kok kasus ini tanda-tanda penyelesaiannya belum jelas," tegas dia dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/5).
Mirisnya, sudah 4 tahun sejak janji itu diucapkan Jokowi di masa kampanye 2014 lalu. Janji yang telah diucapkan itu seharusnya ditunaikan, apalagi banyak aktivis 98 ikut memenangkan dia menjadi Presiden RI.
"Tahun depan (2019) Jokowi sudah berhenti, kami seluruh stakeholder civitas akademika Trisakti mempertanyakan dan menuntut bagaimana penyelesaian kasus Trisakti. Jangan janji sekedar janji manis seperti janji-janji lain tidak dilaksanakan," tegas Andre.
Janji lain yang diingatkan Andre adalah soal menghentikan kebijakan impor pangan jika terpilih menjadi Presiden 2014-2019.
Andre juga menyebutkan janji Jokowi akan membeli kembali perusahaan telekomunikasi Indosat yang sebelumnya dijual pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
"Mana Realisasi Janji Jokowi Tuntaskan Kasus 12 Mei 1998 Trisakti. Nyatanya sampai sekarang janji-janji manis itu kan sampai sekarang tidak ada kejelasan, tidak ada progressnya sampai dimana, janji stop impor beras mana? Janji buy back Indosat mana?," kata Andre.
Tokoh muda Minang sekaligus politisi Gerindra ini menegaskan, rakyat Indonesia menunggu janji demi janji yang telah diucapkan Presiden Jokowi.
Keluarga korban peristiwa Mei 1998 berharap banyak janji Jokowi ditunaikan, bukan sekedar menjadi lips service untuk meraih dukungan suara.
"Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat itu jelas-jelas termuat dalam program Nawa Cita, tetapi sampai empat tahun pemerintahan Jokowi tidak ada kejelasan. Janji Jokowi melukai perasaan rakyat Indonesia," tutup Andre. 
- Perwakilan Masyarakat Adat Papua Dukung Jokowi-Moledoko
- Ketum PBNU Setuju Jokowi Pilih Mahfud, Ini Alasannya
- Koalisi Jokowi Bisa Bubar Jika MK Larang JK Maju Cawapres
