Presiden Joko Widodo diimbau peka dan sensitif terhadap kebutuhan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
- Wagub DKI: Tiga Prinsip Di Basket Tepat Untuk Diaplikasikan
- Bongkar 89 Jabatan, Pj Bupati Batang : Tidak Ada Unsur Politiknya
- UNS Tuan Rumah Pelaksanaan Tes CAT SKD CASN dan CPPPK Tahun 2021 Untuk 8 Kota di Jawa Tengah
Baca Juga
Pasca disahkannya UU Antiterorisme yang baru, BNPT menjadi organisasi yang lerbih besar dari sebelumnya, sehingga perlu tambahan anggaran yang memadai.
Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR, M. Nasir Djamil dalam keterangannya.
"Presiden harus punya tanggung jawab yang besar, agar BNPT ditambah anggarannya, karena BNPT perlu penambahan orang dan penambahan posisi jabatan. Ini konsekuensinya butuh tambahan anggaran. Mudah-mudahan presiden peka, sehingga BNPT diberi anggaran yang cukup," paparnya.
Dengan anggaran yang cukup, dia yakin BNPT bisa menjalankan fungsi-fungsi pencegahan, terutama menyiapkan konsep kesiapsiagaan nasional, kontrol radikalisasi, dan deradikalisasi.
"Soal penambahan anggaran, tentu saja pasca perubahan UU Antiterorisme, BNPT punya banyak tugas. Karena organisasinya besar tentu butuh anggaran yang memadai untuk menopang jalannya organisasi," tambah Politisi PKS ini.
Yang diharapkan ke depan, sambung Nasir, BNPT bisa menjadi pusat analisis, pengendalian krisis, dan berfungsi sebagai penasihat presiden dalam menetapkan langkah penanggulangan terorisme. Hasil analisis BNPT juga diharpakan lebih tajam, terukur, dan mampu mengatasi bibit-bibit terorisme yang berkembang. 
- Satpol PP Kota Semarang Tertibkan Pedagang Pasar Mrican Jualan di Pinggir Jalan
- Wali Kota Semarang: Pak Rahman Tetap Diadakan Meski Harga Kebutuhan Pokok Normal
- Pj Bupati Masrofi : Saya Titip Banjarnegara
