- Walikota Semarang Sambut Keluarga Besar NU Se-Jateng
- Bersama Empat Pejabat Lainnya, Anak Bupati Grobogan Dilantik Jadi Kadinsos
- Sejumlah Ruas Jalan Di Kota Pekalongan Tergenang
Baca Juga
Rapat perdana Bupati dan Wakil Bupati Rembang H Harno dan HM Hanies Cholil Barro' (Gus Hanies) bersama seorang anggota Komisi V DPR RI Harmusa dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di ruang rapat bupati, Senin (3/3), membahas rencana Pembangunan Embung Kaliombo di Kecamatan Sulang.
Harmusa mengutarakan, bahwa rencana pembangunan Embung Kailmbo Sulang sudah masuk dalam prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2025. Namun, kepastian realisasinya masih menunggu kebijakan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Yang jelas Kabupaten Rembang sangat membutuhkan air. Baik untuk lahan pertanian maupun air minum. Maka pihaknya akan terus berjuang agar proyek-proyek terkait dengan sumber air di tingkat pusat.
"Pak Menteri sudah berkomitmen, Embung Kaliombo dimasukkan dalam program prioritas Kementerian PUPR tahun ini. Namun mengingat anggaran PUPR yang dipotong, kita belum tahu mana saja yang menjadi prioritas dari Pak Presiden. Minimal, saya sudah memasukkan Embung Kaliombo ke daftar prioritas PUPR pusat," ungkap Harmusa.
Terkait peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, Harmusa menyoroti pentingnya pembayaran ganti rugi lahan milik warga agar proses pembebasan lahan berjalan lancar.
"Uangnya (untuk ganti rugi lahan rencana pembangunan Embung Kaliombo-red) sudah ada. Tinggal teknis dan mekanisme ke warga penerima ganti rugi," ujarnya.
Sementara itu, Wabup Hanies menyambut baik kabar bahwa pembangunan Embung Kaliombo kembali menjadi bagian dari program prioritas nasional. Ia memastikan bahwa persoalan pembebasan lahan akan selesai tahun ini.
"Kami memang diperintahkan pemerintah pusat untuk menyelesaikan pembebasan lahan di desa tersebut untuk pembangunan Embung Kaliombo. InsyaAllah ini akan kembali muncul dalam daftar program strategis nasional dan nanti diperjuangkan oleh Mbak Harmusa yang ada di Komisi V," ujar Gus Hanies.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU Taru) Kabupaten Rembang, Maryosa, mengatakan, bahwa pihaknya baru saja menggelar sosialisasi terkait pembayaran ganti rugi lahan tahap kedua dengan warga. Ia menargetkan proses pembayaran akan selesai dalam satu hingga dua pekan ke depan.
Pemkab Rembang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 12,4 miliar untuk pembebasan lahan tahap kedua. Anggaran ini bersumber dari APBD II Rembang, sebagaimana tahap pertama yang menelan biaya Rp 18,9 miliar untuk 47 bidang lahan seluas 9,97 hektare.
Sementara itu, pembebasan lahan tahap kedua mencakup 16 bidang dengan luas sekitar 6,65 hektare, yang merupakan milik 15 warga berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM). 
- Bupati Batang Usulkan Tiga Program Sukseskan Ketahanan Pangan
- Pemkab Blora Tancap Gas Dukung Pembentukan Koperasi Merah Putih
- Bupati Arief Rohman Kukuhkan Duta Genre Blora Periode 2025-2026
