Fenomena penentuan cawapres yang begitu rumit menjadi sorotan berjalannya proses demokrasi di Indonesia. Misalnya seperti yang terjadi di kubu Jokowi, begitu juga Prabowo saat ini.
- KPU: Pasangan Peserta Pilpres Tak Bisa Bebarengan Daftar
- Meski Demokrat Keberatan, Rekapitulasi Suara di Kudus Tetap Mengalir
- Nasdem: Presiden Selalu Lihat Orang Profesional, Bukan Titipan
Baca Juga
Alasan untuk mengamankan kepentingan bisnis ke depan selalu menjadi dasar peliknya penentuan itu.
Hal itu sebagaimana disampaikanpengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/7).
"Antara politik dengan kepentingan bisnis saling berhubungan karena disebabkan oleh demokrasi kita yang sudah mengarah liberal," ujar Karyono kepada Kantor Berita Politik
Pengamat politik senior ini menambahkan dalam sistem seperti ini pemodal bisa masuk dan mengendalikan suatu partai atau koalisi partai.
"Demokrasi ini membuka ruang-ruang politik untuk kepentingan kekuasaan dan bisnis," tegas dia.
Bukan hanya untuk posisi cawapres atau orang nomor dua di Republik ini tapi hampir di semua posisi.
"Tak hanya cawapres, semua posisi baik eksekutif, legislatif bahkan yudikatif seperti itu," pungkasnya. 
- Pilkada Karanganyar 2024, Anung Marwoko Siap Maju Jika Dapat Rekom
- Kumpulkan Pengurus Partai, Bawaslu Batang Beberkan Larangan Selama Kampanye
- Ketua Umum Tani Merdeka: Ini Kemenangan Rakyat Indonesia
