Tahun 2022 ini Kota Semarang menargetkan diri untuk bisa masuk menjadi Kota Layak Anak (KLA) dengan meraih kategori utama. Pasalnya, saat ini Kota Semarang masih memiliki predikat nindya.
- Lepas 1.273 Calon Haji, Dedy Yon Minta Doakan Kabupaten Tegal
- Proyek Ducting Banyak Dikeluhkan Warga, Ini Kata Kontraktor
- Kembangkan SDM, Forkom Bumdes Batang Panggil Dua Pengusaha Asal Semarang
Baca Juga
Fasilitator KLA Provinsi Jawa Tengah sekaligus pendamping KLA Kota Semarang, Paulus Mujiran mengatakan untuk menuju kategori utama, Kota Semarang masih harus memenuhi dua klaster. Yang pertama yakni klaster hal sipil dan kebebasan yang berkaitan dengan akta kelahiran, informasi layak anak dan forum anak.
Menurutnya, kegiatan forum anak di Kota Semarang masih kurang baik di level Kota, Kecamatan hingga Kelurahan. Sebut saja untuk tingkat kota, forum anak harus dilibatkan dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) dan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Jika dilihat, hal ini belum berjalan secara optimal.
"Perencanaan kota harus ada forum anak. Kota Semarang mau bikin trotoar yg dilalui anak-anak pulang sekolah harus ditanyakan kepada mereka apakah nyaman dengan akses ini atau tidak," kata Paulus, saat menjadi pemateri dalam penguatan gugus tugas KLA Kota Semarang, di Hotel Grasia, Senin (14/3).
Paulus mengatakan jika forum anak harus dilibatkan dalam pembangunan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, karena anak harus nyaman tinggal di Kelurahan setempat. Sehingga, setiap pembangunan harus melibatkan forum anak. Menurtnya, selama ini anak-anak masih jarang dilibatkan di musrenbang kelurahan.
"Sehingga, usul-usulan di kelurahan lebih bersifat fisik infrastruktur talud, selokan, jalan, aspal dan sebagainya. Sementara, kegiatan untuk anak-anak tidak ada. Di sisi itu yang masih kurang di forum anak," bebernya.
Selain itu memang di butuhkan komitmen dari seluruh dinas untuk bisa menjalankan kota kayak anak. Hal ini perlu dibuktikan dengan data, dokumentasi, dan dokumen pendukung lainnya untuk mencapai level utama.
Sementara untuk klaster kedua adalah lingkungan keluarga karena berhubungan dnegan pola pengasuhan terhadap anak. Memang selain dua klaster tersebut, kesana bebas rokok juga masih susah diterapkan di Kota Semarang.
Apalagi, tak bisa ditampik bahwa masih banyak pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang yang bersumber dari rokok. Penerapan kawasan bebas rokok di kalangan OPD juga masih sulit.
"Ketika OPD mendeklarasikan kawasan tanpa rokok, tidak ada orang merokok sedikitpun di kantor itu, dari parkiran sampai ruangan. Itu sulit diwujudkan. Di kelurahan juga begitu kalau di RS, puskesmas, sekolah bisa. Kalau di dinas, kecamatan, kelurahan, RW tidak mungkin full bebas rokok," tuturnya.
Pada 2021 lalu, pengisian nilai KLA secara mandiri sudah mencapai 950 poin. Saat diverifikasi pusat, hanya mendapat 738 poin. "Sebetulnya hanya kurang 62 poin untuk jadk utama. Jadi, kalau 62 poin bisa diraih kitta bsa jadi kategori utama. Kita harus mengejar mana poin yang harus dikejar," lanjutnya.
Wakil Wali Kota Semarang yang juga selaku Ketua Satgas KLA, Hevearita G. Rahayu mengatakan, ada sekitar 24 indikator yang terbagi ke dalam lima klaster. Indikator yang masih kurang akan segera dipenuhi untuk mewujudkan Semarang sebagai KLA utama.
Terkait pemenuhan klaster hak sipil kebebasan, pihaknya akan mendorong peran serta beberapa kelembagaan antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Sedangkan untuk mendukung klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan, dia menyebutkan, perlu peran serta dari beberapa OPD yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), dan DP3A.
"Jadi,apa-apa yang jadi kekurangan tahun lalu harus segera dikompliti. Apa yang bagus dipertahankan. Hadirnya fasilitator dari Jateng bisa monitor mana-mana saja yang kurang. Contohnya, tahun lalu, masalah kawasan bebas rokok, fasilitas anak-anak dan sebagainya," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala DP3A Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki mengatakan jika pihaknya akan seger a melakukan koordinasi dan akan mengintegrasikan setiap klaster agar bisa mencapai predikat utama.
"Sesuai petunjuk dari Bu Wakil bahwa kita harus singkronisasi satu per satu untuk mencapai integrasi yang kuat," kata Ulfi. 
- Stunting Di Jawa Tengah Butuh Campur Tangan Pemerintah Dan Dukungan Masyarakat
- Metamorfosa Bandung Bondowoso dan Impian yang Menjadi Kenyataan
- Kasus Aktif Covid-19 di Purbalingga Turun
