Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara soal pernyataan Bawaslu bahwa deklarasi Solo melanggar etika sesuai UU Pemda. Ia menyatakan Bawaslu telah offside.
- Si Brayo, Maskot Pilkada Demak 2024: Simbol Harapan Dan Kesejukan
- KPU Batang Musnahkan 12.678 Surat Suara Rusak
- Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Parpol, Bawaslu Salatiga Lakukan Pengawas Melekat
Baca Juga
"Karena logikanya simpel saja. Kalau saya melanggar etika siapa yang berhak menentukan saya melanggar? Apakah Bawaslu, wong itu bukan kewenangannya," ujarnya.
Ia menyatakan yang berhak menentukan pelanggaran etika adalah Mendagri.
Tidak hanya itu, Ganjar merasa gerah karena Bawaslu seolah-olah sudah menghukumnya padahal sidang saja belum.
"Wong nyidang saya belum kok. Ya terpaksa saya menganalisis sendiri karena semua orang bertanya, seolah-olah saya ini melanggar. Hari ini Bawaslu offside," kata Ganjar di Puri Gedeh.
Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng yang menyatakan 31 kepala daerah melanggar etika berdasar UU Pemda terkait dukungan pada capres nomor 01 dibantah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Karena putusan pelanggaran etika bukan kewenangan Bawaslu, namun Kementerian Dalam Negeri.
Putusan Bawaslu tersebut diambil setelah melakukan pemeriksaan terhadap 31 bupati walikota beserta Ganjar Pranowo usai mendeklarasikan dukungan pada Capres nomor 01 di solo beberapa waktu lalu.
Menurut Ganjar, mestinya jika Bawaslu menemukan hal lain yang tidak jadi kewenangannya, tidak patut disampaikan, apalagi sampai memutuskan sebuah pelanggaran.
Ganjar berujar sudah komunikasi dengan anggota Bawaslu Jateng yang menyampaikan tidak ditemukan pelanggaran.
Tapi, pihak Bawaslu memberi catatan bahwa ini melanggar etika berdasarkan UU Pemda.
"Lalu saya tanya, kewenangan Bawaslu itu apa? Kalau wewenang Bawaslu itu mengklarifikasi atau menguji pelanggaran Pemilu ya berhenti di situ. Ganjar dan para bupati walikota, yang sebenarnya mereka perannya tidak bupati walikota namun kader, melanggar atau tidak, titik. Kalau dia tidak melanggar mestinya tidak ditemukan pelanggaran, titik," katanya.
Meski putusan itu sudah terlanjur jadi konsumsi publik, Ganjar mengatakan sama sekali belum menerima draft hasil pleno Bawaslu.
Bahkan beberapa kali sudah berupaya untuk mendapatkan salinan draft itu, namun belum mendapat kepastian. Dia pun merasa sangat dirugikan dengan putusan Bawaslu tersebut.
"Maka tadi saya kontak-kontakan sama Rofiudin, apakah saya bisa mendapatkan hasil pleno Anda? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya. Sampai saat ini belum dijawab," ujarnya.
Apakah pihak mendapatkan itu otomatis? Kalau pengadilan, setelah putusan langsung dikasih.
"Lha ini kan saya belum tahu sampai saya harus aktif untuk menghubungi. Karena ini menjadi diskursus di tingkat publik dan merugikan saya. Bawaslu profesional sedikit dong," katanya.
Selain itu Ganjar juga mempersoalkan bukti pemeriksaan Bawaslu, yaitu sebuah potongan video dari vlog pribadinya saat deklarasi.
Menurut Ganjar, pemotongan video tersebut tidak tepat yang akhirnya melahirkan multi tafsir.
"Tapi ketika diksi pada satu bagian video mengatakan para bupati mendukung presiden dan dipenggal di situ, maka saya kira penggalannya keliru," ujarnya.
Ia yakin tidak melanggar. Pihaknga sudah memilih hari Sabtu, undangan tidak ada pada bupati tapi pribadi. 
- Prof Budi Setiyono: Pilgub Jangan Hanya Bicarakan Figur
- Prabowo Kelabakan Persatukan PKS-Demokrat
- Barisan Petani Sukoharjo Deklarasikan Dukungan Gus Muhaimin Iskandar Capres 2024
