Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melonjak hingga Rp 1.300 triliun dalam empat tahun terakhir, menunjukkan BUMN sedang berada di ambang krisis yang serius.
- Rapat Paripurna, Ganjar Doakan Bambang Kribo Cepat Sembuh
- Anggota DPRD Fraksi PKB Demak, Edi Sayudi Optimis Calonkan Diri di Pilkada Demak 2024
- Punya Mesin Politik Handal, Airlangga Pantas Dampingi Jokowi
Baca Juga
Begitu kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam kicauannya di akun Twitter @fadlizon, Rabu (6/6).
Kata dia, demi menyeimbangkan neraca keuangan, sejumlah BUMN terutama yang bergerak di bidang energi dan infrastruktur, terancam harus menghentikan investasi dalam lima tahun ke depan.
Satu per satu masalah yang ditanam oleh rezim berkuasa saat ini mulai meletus menjadi ancaman," ujarnya seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL
Wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu menegaskan telah memperingatkan Presiden Joko Widodo sejak dari awal bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat perekonomian sedang lesu dan negara tak punya uang sangat berbahaya.
"Tapi Presiden berdalih bahwa pembangunan infrastruktur tak akan membebani APBN," sambungnya.
Kini dalih itu tidak benar. Sebab pada kenyataannya pembangunan tadi telah dibiayai oleh utang BUMN yang risikonya pasti kembali lagi ke APBN.
Sebagai gambaran, saat ini total utang BUMN mencapai Rp 4.825 triliun, atau naik Rp1.337 triliun dibandingkan catatan utang tahun 2014 yang sebesar Rp 3.488 triliun.
"Kalau kita perhatikan data-data mengenai utang Indonesia, lonjakan utang sektor publik terjadi sejak tahun 2014 memang terutama disebabkan lonjakan utang BUMN," tukasnya. 
- Kaesang Temui Luthfi-Gus Yasin & Yoyok-Joss
- Dua Srikandi Cantik PAN Sapa Masyarakat Kudus
- Lolos Evaluasi Kinerja, 62 Panwaslucam Terpilih Kembali
