Secara terang-terangan warga Perumahan Dinar Indah, Meteseh Kecamatan Tembalang menolak solusi yang diberikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk sementara pindah ke rumah susun (Rusun) sembari penanganan banjir dilakukan oleh pemerintah.
- Proyek Jalan Bandar-Dieng Direfocusing Ganjar, Bupati Batang Minta Maaf
- Pemkot Semarang Bagikan 570 Ribu SPPT PBB Kepada Wajib Pajak
- ASN Pemkot Magelang Diajak Beri Dukungan Nyata Untuk Palestina
Baca Juga
Walikota Semarang, Hevearita G. Rahayu menegaskan jika Pemkot tidak bisa membangunkan rumah yang baru untuk warga terdampak.
Pasalnya, bencana tersebut tidak terdampak program pemerintah. Namun ia berjanji akan tetap berupaya mencarikan solusi agar masyarakat bisa pindah.
Ita, sapaan akrabnya, mengatakan dengan lahan yang kecil, sebenarnya penanganan relokasi ini bisa dilakukan dengan pembuatan rusun.
Namun jika memang ada lahan yang cukup besar, kemungkinan bisa dibangun rumah deret.
“Kami sudah mengajukan proposal itu ke Kementerian PUPR. Semoga segera diproses. Ini belum jadi sudah pada komplain. Kami kan melakukan upaya-upaya,” kata Ita, Kamis (23/2).
Menurut informasi yang ia terima, memang masih ada tanah milik pengembang di daerah tersebut.
Namun memang harus dilihat sertifikat lahan tersebut. Pasalnya lahan tersebut bukan milik Pemkot maka perlu adanya diskresi dan perlu dilihat legalitasnya.
”Itu di atas ada tanahnya pengembang. Tapi, kalau bukan punya pemkot harus dilakukan pemutihannya atau kami panggil dulu pengembangnya. Perlu ada diskresi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ita mengatakan untuk penanganan banjir di Dinar Indah dan Rowosari sudah melalui rapat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga stakeholder terkait.
Ia menjelaskan memang ada beberapa poin yang menjadi kewajiban masing-masing pemangku.
Sebut saja untuk Pemerintah Kabupaten Semarang perlu mengevaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan pembenahan lingkungan.
BBWS Pemali Juana juga harus melakukan kajian normalisasi Sungai Mluweh atau hulu DAS Babon dan membuat bendungan atau kolam retensi.
“Kalau kajian dan DED prosesnya lama. Sehingga perlu memikirkan apa yang harus kita lakukan dulu, misalnya pemasangan bronjong. Kami dari Semarang melakukan penanganan. Apapun mereka warga Semarang. Kita harus selesaikan,” pungkasnya. 
- Distaru Kota Semarang Susun Perwal Tata Kelola Serapan Air Kawasan Perumahan
- Ribuan Netizen Puji Unggahan Wali Kota Semarang Soal Design MRT
- Hendi dan Tia Salurkan Bantuan Khusus Lansia di Kota Semarang
