Banjir bandang yang terjadi pada akhir Desember 2022 lalu di Kelurahan Mangunharjo akibat jebolnya tanggul di Sungai Plumbon membuat warga melakukan koordinasi untuk menyetujui rencana dari pemerintah kota (Pemkot) Semarang dan pemerintah pusat untuk melakukan normalisasi Sungai Plumbon. Rapat dengan warga dilakukan karena dalam normalisasi ini nantinya pemerintah harus membebaskan sejumlah lahan milik warga yang akan masuk dalam proyek normalisasi.
- BEP Berinisiatif Grebeg Maulud Lereng Pager Jawa
- Libur Nataru Tidak Ada Penyekatan, Pengawasan Prokes di Tempat Wisata Diperketat
- Karutan Salatiga Audiensi Bersama Pj Walikota, Pemkot Siap Beri Dukungan
Baca Juga
Ketua RT 3 RW 4 Kelurahan Mangunharjo, Ahlis Mahbur mengatakan jika pihaknya telah mengumpulkan warga untuk merapatkan dan mengambil suara persetujuan akan adanya pembangunan normalisasi Sungai Plumbon.
“Ditingkat RT, semua warga setuju kalau ada normalisasi dan ada pembahasan lahan yang dilakukan, untuk melebarkan sungai dan meninggikan tanggul,” katanya, Rabu (11/1).
Meski warga sudah menyetujui dengan pembebasan lahan, namun hingga saat ini belum ada sosialisasi terkait dengan normalisasi dan pembebasan lahan yang akan dilakukan oleh Pemkot Semarang.
“Tapi belum ada sosialisasi, yang jelas kami setuju,” terangnya.
Sementara itu, Lurah Mangunharjo, Siti Komariyah, mengatakan pihaknya akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat ketika sudah ada surat resmi dari Pemkot Semarang, yang nantinya akan diteruskan ke pihak RT dan RW.
“Nanti kita minta ketua RT untuk memakai inventaris wilayah atau rumah yang terdampak, jika sudah ada surat resmi dari Pemkot,” ucap Siti.
Ia menyebut ada dua RW yang nantinya akan terdampak normalisasi yakni RW 4 dan RW 5. Siti juga meminta kepada warganya untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti sertifikat tanah, atau lainnya jika pengukuran lahan nantinya akan dilakukan.
“Selain rumah, juga ada sekolah, musholla, dan tambak aktif milik warga. Namun intinya warga semua sudah setuju, dan meminta dilakukan normalisasi, harapan kami tentu tidak ada sengketa biar dilakukan secara cepat,” jelasnya.
Rencana normalisasi akan dilakukan Kementerian PUPR usai kunjungan Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu. Pemkot Semarang bahkan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk pembebasan lahan sepanjang 4,8 kilometer atau sekitar 11 hektar, di Sungai Plumbon. Anggaran ini juga digunakan untuk peninggian pembebasan lahan untuk peninggian jembatan Sungai Beringin.
“Saya setuju kalau memang mau dilakukan normalisasi, meskipun rumah saya kemungkinan kena,” kata Hartono warga RT3 RW 4, Kelurahan Mangunharjo.
Ia mengaku jika dirinya ingin hidup normal dan tidak dihantui dengan banjir ketika hujan lebat melanda. Ia juga telah mendengar tentang rencana akan adanya normalisasi sungai Plumbon. Namun terkait waktu pastinya, ia mengaku belum mengetahuinya.
“Yang jelas pengen nggak kebanjiran, walaupun harus kena gusuran. Tapi saya terima, karena pengen hidup normal apalagi biasanya, ada ganti untung,” ungkapnya.
Menurut informasi yang dihimpun, normalisasi Sungai Plumbon akan dilakukan sepanjang 4,8 kilometer dengan lebar sungai sekitar 20 sampai 25 meter. Imbasnya banyak perumahan, dan pertambakan milik warga yang menjadi korban.
- Polres Grobogan Gladi Pengamanan Pengambilan Obor Asian Games
- Kapolresta Surakarta Cek Langsung Gereja Miliki Jemaat di Atas 500
- Danrem 073 Makutarama : Masyarakat Belum Mendapatkan Obat, Hubungi Babinsa
