Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang terus berkurang. Sebanyak 211 PNS menerima Surat Keputusan (SK) Pensiun dari Bupati Zaenal Arifin, Jumat (28/07/2023).
- Isra Mi'raj Di Sukoharjo, Bupati Etik Suryani Tekankan Pentingnya Persatuan
- Setyo-Imron Sudah Dilantik, Sertijab Bupati Dan Wabup Wonogiri Menanti
- Awal Desember, Satpol PP Janji Bongkar PKL Liar di Alun-alun Demak
Baca Juga
Bupati menyampaikan apresiasi kepada para PNS yang akan purna tugas, atas loyalitas dan dedikasi selama mengabdi pada Pemkab Magelang. Juga berterima kasih yang tulus atas pengabdian dan kerja samanya selama ini.
Para PNS yang akan pensiun tersebut, menurut bupati, paling beruntung di dunia karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan pengabdian terbaiknya kepada Bangsa dan Negara.
"Masa pensiun tak berarti masa berhenti berkarya, namun sumbangsih dan partisipasi aktif masih dibutuhkan dalam kemasyarakatan maupun pembangunan di wilayah tempat tinggal masing-masing, sehingga keberadaan PNS yang telah purna tugas mempunyai nilai lebih di masyarakat," katanya, dalam acara di GOR Gemilang, kompleks Setkab Magelang.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Magelang, Eko Tavip Haryanto merinci 211 PNS penerima SK Pensiun.
Sebanyak 45 PNS akan purna tugas per 1 Agustus 2023, 52 PNS pensiun per 1 September 2023, 33 PNS mengakhiri dinas aktif per 1 Oktober 2023, 37 PNS purna tugas per 1 November 2023 dan 44 PNS pensiun per 1 Desember 2023.
Mewakili para penerima SK Pensiun, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Endra Endah Wacana, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Magelang.
"Sebagai pembina Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memberikan kesempatan untuk mengabdi, bertugas dan bersosialisasi di Lingkungan Pemkab Magelang serta membimbing dalam melaksanakan tugas kedinasan," katanya. 
- Pj Bupati Batang Lantik Empat Pejabat Fungsional Sebagai Pengawas
- Program Super Tangguh Berpengaruh Entaskan Kemiskinan di Salatiga
- Pembangunan Kota Semarang Tidak Selalu Andalkan APBD
