Akademisi UNDIP Prihatin KONI Jateng Tak Beri Anggaran Kejurprov Tenis Meja Junior

Persoalan antara Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (Pengrov PTMSI) Jateng dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jateng terjadi belakangan ini juga mendapat perhatian dari akademisi dari Undip Dr Yuwanto.

Baca Juga

• Gerakan Tokoh Lintas Ormas Deklarasi Garda Sukoharjo
• PDIP Pertanyakan Status Lahan Pembangunan Batang Industrial Park
• Targetkan Infrastruktur Capai 84 Persen Tahun 2022, Pemkab Grobogan Pinjam Dana Rp115 Miliar

Dia mengaku prihatin karena KONI Jateng karena tidak memberi anggaran kepada Pengprov PTMSI untuk menggelar even rutin yakni Kejurprov Tenis Meja Yunior 2023.

“Mendengar berita ini saya ikut prihatin. Benar-benar prihatin, kok bisa?. Ada kegiatan tahunan, tapi tidak didanai,” kata Yuwanto, dosen FISIP Undip, Rabu (18/10).

Sebelumnya, Ketua Pengprov PTMSI Jateng Dr Drs Rukma Setyabudi menyatakan kecewa dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jateng, lantaran anggaran untuk menggelar Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Tenis Meja Yunior Tahun 2023 tidak ada.

Yuwanto mengatakan, kejurprov tenis meja yunior adalah event tahunan Pengprov PTMSI. Apalagi, sebelumnya PTMSI juga sudah mengajukan permohonan bantuan biaya penyelenggaraan Kejurprov Tenis Meja Yunior 2023 ke KONI Jateng. Di sisi lain, laporan terakhir ada sisa anggaran atau Silpa sampai Rp10 Miliar.

“Ini mengindikasikan tata kelola organisasi kurang baik. Mungkin juga menandakan adanya disharmoni antara KONI dan PTMSI. Seharusnya tidak disharmoni,” kata dia.

Menurutnya, tenis meja adalah salah satu cabang olah raga dibawah KONI. Sementara jika ada cabor lain yang dapat, maka seharusnya tenis meja juga dapat.  Dalam mengelola keuangan, perlu menerapakan tata kelola organisasi yang baik, transparasi dan akuntabilitas.

“Ini menandakan adanya perencanaan dan pelaksaan anggaran yang kurang baik. Seharusnya menerapkan apa yang dinamakan tatak kelola organisasi yang baik, transparasi dan akuntabilitas,” katanya.

Soal anggaran KONI Jateng disetujui jauh di bawah diajukan diawal, menurut Yuwanto, hal itu bukan lantas menjadi alasan bagi KONI Jateng untuk sama sekali tidak memberikan alokasi anggaran ke cabor. Jika memang dana disetujui di bawah diajukan, maka dana diberikan ke cabor juga tidak sebanyak perencanaan awal.

“Besaran anggaran yang disetujui bisa flutiatif. Tentu sebagai organisasi yang punya kemampuan untuk menganggarkan tetap akan mengalokasikan anggaran sesuai dengan anggaran yang ada. Jangan sampai persoalan ini muncul karena adanya unsur like dan dislike,” pungkasnya.

Terpisah, anggota DPRD Jateng dari Fraksi PDIP, Asfirla Harisanto SE juga merespon ramainya pembahasan anggaran Kejurprov PTMSI di KONI Jateng.

Pria juga pernah menjadi Tim Badan Anggaran DPRD Jateng itu mengatakan,  penataan anggaran terdiri tiga sifat yaitu urgen, wajib dan pilihan.

“Dari situ bisa dilihat, misalnya KONI Jateng skala prioritasnya, ada Porprov, insentif atlet dan pelatih dan Pra pon 2024. Jadi urusan prioritas ini posnya (anggarannya) lebih besar, sehingga yang lain yang sudah menjadi kegiatan rutin tahunan itu menjadi kegiatan pilihan. Dan itu tidak boleh dikosongin, tetap diisi dengan jumlah presentase lebih kecil,” papar Asfirla.

Asfirla juga menyinggung soal Silpa nilainya besar dan kecil. Menurutnya, jika nilai Silpa kecil yakni menandakan perencanaan anggaran baik, namun sebaliknya jika nilai Silpa besar ialah patut dipertanyakan.

“Untuk Silpa seharusnya setiap akhir tahun bisa ditekan, supaya tidak menjadi Silpa yang membesar. Jika Silpa semakin kecil, semakin baik didalam penyerapan, perencanaan di dalam penggunaan anggaran. Jika Silpa membesar, justru menjadi pertanyaan,” kata dia.

Sebelumnya, Rukma Setyabudi mengatakan awalnya PTMSI mengajukan permohonan bantuan biaya penyelenggaraan Kejurprov Tenis Meja Yunior 2023 ke KONI Jateng. Kemudian KONI Jateng menyurati PTMSI pada tanggal 26 September 2023 terkait balasan mohon bantuan biaya penyelenggaraan Kejurprov Tenis Meja Yunior 2023 di Boyolali.

Dalam surat bernomor 410/UM/IX/2023, KONI Jateng tidak bisa memberikan bantuan dikarenakan tidak ada pos anggaran untuk keperluan Kejurprov. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Jateng, Bonna Ventura Sulistiana, SH MH.

Rukma menegaskan Kejurprov merupakan agenda rutin tahunan dan semestinya alokasi anggaran sudah disiapkan. Ia pun sangat menyesalkan tata kelola anggaran KONI Jateng. Apalagi, pengajuan proposal untuk meminta anggaran Kejurprov juga sudah dikirim ke KONI Jateng jauh-jauh hari.

Selain itu, persiapan gelaran Kejurprov Tenis Meja pun sudah dilakukan jauh-jauh hari dan undangan ke kabupaten/kota guna menyiapkan atlet dalam mengikuti Kejurprov juga sudah disebar.

Jika Kejurprov gagal, Rukma merasa malu mengingat surat undangan sudah dikirim.

Atas hal ini, Wakil Ketua Umum II KONI Soedjatmiko yang sekaligus sebagai ketua Tim Verifikasi bantuan kepada Pengprov Cabang Olahraga, menegaskan bahwa prioritas penggunaan anggaran untuk tahun 2023 adalah untuk Penyelenggaraan Porprov dan persiapan menghadapi babak kualifikasi PON (Pra-PON).

”Jadi event-event khususnya kategori yunior yang digelar oleh cabang olahraga menjadi beban dan tanggung jawab Pengprov cabang olahraga itu,” kata Soedjatmiko.

Soedjatmiko membenarkan tidak ada pos anggaran untuk penyelenggaraan Kejurprov yunior. ”Karena alokasi dana memang untuk di prioritaskan untuk Porprov dan Pra-PON,” tegasnya.

Mengenai kontribusi tenis meja terhadap olahraga Jateng, dosen FIK Unnes itu juga mengakui. Namun dia menegaskan, KONI memiliki anggota 69 cabang olahraga, 35 KONI Kab/ Kota dan rnam badan fungsional. Karena itu, dalam menyalurkan dana bantuan dilakukan asas keadilan dan prioritas.

“Adil artinya kita tidak serta merta membantu cabang olahraga tertentu dengan angka yang besar. Prioritas maksudnya cabang-cabang olahraga dengan potensi prestasi tinggi akan mendapat bantuan anggaran lebih besar dari yang lain,” jelasnya.

Diperoleh keterangan tahun 2023 KONI Jateng ini mengajukan anggaran senilai Rp 120 miliar.  Dalam pengajuan anggaran tersebut semua tercover termasuk pembinaan Kejurprov dan pembinaan yunior.

Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dan DPRD Jateng menyetujui besaran anggaran yang diajukan KONI Jateng, yakni sebesar Rp60 Miliar. Berhubung anggaran tidak mencukupi, maka diberilakukan skala prioritas. KONI Jateng tidak bisa mencukupi semua kegiatan Pengprov Cabang Olahraga.

Baca Juga

• Irdam IV Diponegoro Tinjau Hasil TMMD Ke-123 Kodim 0712 Tegal
• Tingkatkan Respon Pelayanan Masyarakat, Polres Sukoharjo Pilih 30 Anggota Terbaik Dukung TRC 110  
• Targetkan 130 Anak Divaksin, SD Negeri 02 Blotongan Salatiga Mendapat Giliran