Menanggapi tingginya lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Jepara, anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid minta BNPB turun tangan.
- Bupati Demak Bersama Forkopimda Gelar Tabur Bunga di Makam Pahlawan
- Bupati Batang Nilai Pembagian BST Di Donorejo Rawan Penularan Covid-19
- Polres Batang Tangkap Peracik Mercon pada Malam Takbiran
Baca Juga
"BNPB itu adalah mitra kerja Komisi VIII. Saya terus berkoordinasi dan minta BNPB turun ke Jepara. Kalau Jepara tidak segera ditangani maksimal kita khawatir kondisinya lebih parah dari Kudus," kata Abdul Wachid, Selasa, (22/6).
Ketua DPD Partai Gerindra Jateng itu berharap, keterlibatan aktif BNPB dan jajaran lainnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat signifikan untuk menekan penyebaran dan kasus positif.
Dia yakin jika kasus positif Covid-19 di Jepara lebih banyak dari yang dilaporkan. Menurutnya, banyak laporan jika banyak warga yang mengalami gejala mirip Covid-19 namun tidak memeriksakan diri ke rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya.
Warga hanya mengkonsumsi obat dari warung atau apotek. Dan parahnya warga juga masih beraktivitas seperti biasa sehingga potensial menambah jumlah kasus.
"Upaya penanganan di Kudus bagus karena angka kasus bisa ditekan. Ini bisa diterapkan di Jepara. Kalau tidak, Pemkab Jepara bisa kewalahan jika trend kasus terus naik padahal kapasitas rumah sakit, sarana prasarana lain hingga SDM juga terbatas," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng sekaligus anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto mengritisi, kebijakan Gubernur Ganjar Pranowo yang terlihat biasa-biasa saja.
Menurutnya tak ada kebijakan signifikan untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Hal itu berbeda dengan tahap awal dulu yang ditekankan program di rumah saja.
"Saat ini RS sudah pada pasang tenda, tapi tidak ada kebijakan yang konkret. Paling cuma sambil gowes dan ketemu masyarakat terus menegur. Dorong seluruh kepala daerah fokus dan Gubernur memberikan dukungan riil,'' kataya.
Menurut Yudi, PPKM Mikro ini berbasis kewilayahan. Sehingga peran kepala daerah di kabupaten/ kota dan gubernur sebenarnya signifikan untuk bisa menekan penyebaran Covid-19. 
- Vaksinasi Pertama Di LPKA Kutoarjo Sasar 58 Anak
- Polrestabes Semarang Jadikan Knalpot Brong Besi Rosokan untuk Donasi Sosial
- Batu Longsoran Tutup Jalur Banjarnegara - Gombong Kebumen Via Waduk Sempor
