Bupati Purbalingga: Hari Otonomi Daerah Ke-29 Harus Diikuti Reformasi Birokrasi

Bupati Purbalingga Beserta Jajaran Pemkab Saat Mendengarkan Amanat Wandagri, Bima Arya, Jumat (25/04). Pemkab Purbalingga
Bupati Purbalingga Beserta Jajaran Pemkab Saat Mendengarkan Amanat Wandagri, Bima Arya, Jumat (25/04). Pemkab Purbalingga

Purbalingga - Pemerintah Kabupaten Purbalingga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik di momen peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-29, Jumat, (25/04).


Bupati Purbalingga Fahmi M Hanif mengikuti upacara nasional yang digelar secara daring dan terpusat dari Balikpapan, Kalimantan Timur.

Didampingi Plt Asisten Administrasi Umum Sekda Ato Susanto serta sejumlah kepala OPD, Fahmi menyimak amanat Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. 

Wamendagri yang bertindak sebagai inspektur upacara, menyoroti pentingnya menghidupkan kembali semangat awal otonomi daerah: desentralisasi sebagai sarana pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Tantangan otonomi daerah kini tak sederhana. Daerah harus menavigasi tumpang tindih regulasi, sistem birokrasi yang belum lincah, serta urgensi penguatan sumber daya manusia,” ujar Bima Arya dalam amanatnya. 

Ia menekankan bahwa kata kunci dari otonomi adalah pelayanan publik. dan jangan hanya hadir di tengah rakyat saat menjelang pilkada. "Pemerintah harus senantiasa dekat dan hadir dalam keseharian warga.” kata Bima Arya.

Bupati Fahmi menyambut pesan tersebut dengan nada optimis. Ia menyatakan bahwa pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berpihak pada rakyat merupakan jantung dari keberhasilan otonomi daerah.

“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas layanan publik melalui inovasi, digitalisasi, serta penguatan kapasitas aparatur. Tujuan kami satu: agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari otonomi daerah,” kata Fahmi kepada wartawan usai mengikuti upacara.

Ia menambahkan, semangat otonomi harus sejalan dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. “Tanpa dukungan publik, semangat desentralisasi akan kehilangan maknanya,” ujarnya.