Bupati Purbalingga Ultimatum PNS Yang Main Pungli Perijinan Investasi

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengultimatum jajaran Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) yang bermain pungli atas ijin investasi. Tiwi secara tegas mengancam, jika ada permasalahan hukum yang terkait pungutan liar (pungli) dan korupsi, Pemkab tidak akan memberikan bantuan hukum.

Baca Juga

Saya tidak mau ada pungli dalam pengurusan perijinan. Jika pungli terjadi, hal itu menjadi tanggungjawab pribadi, dan Pemkab tidak akan memberikan bantuan hukum jika ada masalah," kata Dyah Hayuning Pratiwi, Selasa (7/8).

Tiwiâ€"panggilan akrab Dyah Hayuning Pratiwi--mengakui, persoalan perijinan merupakan hal yang rentan terjadi korupsi dan pungli.

Saya tidak mau ada permasalahan praktek pungli di Purbalingga, semoga seluruh jajaran DPMPTSP Kab. Purbalingga akan selalu memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat," kata Tiwi.

Dibagian lain Tiwi mengatakan, perijinan sangat erat hubungannya dengan pelayanan publik, maka tidak boleh sampai terhenti ataupun terdapat masalah. Perijinan yang sewaktu-waktu masuk harus disikapi dengan langkah sigap dan ditangani dengan cepat.

Hal itu menurutnya sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginstruksikan agar seluruh penyelenggara pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota mempermudah perijinan dengan murah dan cepat.

Saat ini neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit, dalam rangka mengcover defisit yang terjadi, kita dituntut ikut berupaya mengatasi masalah yang sedang dihadapi dengan menjadikan Indonesia Negara pro investasi dengan harapan banyak investor yang masuk. Oleh karena itu maka DPMPTSP Kab. Purbalingga harus menindaklanjuti terutama memberikan prioritas pada inventasi-investasi yang berorientasi ekspor dan impor yang sangat berpengaruh pada neraca perdagangan," katanya.

Tiwi menambahkan, dampak dari pembangunan bandara Jenderal Soedirman yang akan direalisasikan pada 2019 ternyata menjadi daya tarik yang bernilai positif dan magnet bagi para investor menanamkan modalnya di Purbalingga. Tiwi berharap akan banyak lagi inventor-investor yang menanamkan modalnya di Purbalingga baik dari dunia perhotelan maupun dunia usaha lainnya dan DPMPTSP harus bisa membantu masalah perijinannya dengan cepat dan ringkas.

Ada beberapa investasi yang saat ini masih dijajaki dan kita semua berharap investasi yang masuk segera terealisasikan dengan mendirikan berbagai usaha yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Maka masalah perijinan tidak boleh terjadi kendala apapun yg dapat menghambat masuknya investor ke Purbalingga," katanya.

Sementara itu Plt Kepala DPMPTSP, Mukodam juga menegaskan, hal mendasar dari pelaksanaan tugas DPMPTSP adalah harus sesuai aturan.

Semua harus menjaga nama baik kelembagaan, nama baik Purbalingga dan dalam pelaksanaan tugas harus bersih serta taat pada ketentuan yang ada," kata Mukodam.