DPRD Kota Semarang melihat pembangunan tol Semarang-Demak memiliki dampak sosial bagi warga sekitar yang terdampak.
- Fokus Keberlanjutan Lingkungan, Sido Muncul Diganjar Penghargaan Titanium dari BPOM
- Munculnya Kasus Positif Covid-19 Baru Harus Diimbangi Testing dan Tracing yang Memadai
- Tim Pakar Satgas Covid-19 Nasional Kunjungi Purbalingga
Baca Juga
Dampak tersebut misalnya keberadaan pedagang kaki lima (PKL) disekitar tempat wisata religi Masjid Syeh Jumadil Kubro yang akan tergusur dan juga para nelayan yang terancam tak bisa melaut karena terhalang tanggul tol.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo menyampaikan untuk lahan yang digunakan bagi para PKL di area Masjid Syeh Jumadil Kubro terkena dampak proyek pembangunan tol Semarang-Demak.
Pihaknya meminta keberadaan PKL ini tetap bisa dipertahankan karena keberadaan mereka menimbulkan multiplier effect terhadap wisata religi disana.
"Masjidnya itu memang tidak kena, tapi PKLnya kena. Kami ingin selamatkan destinasi wisata karena keberadaan PKL juga memberikan multiplier effect," kata Anang, saat meninjau lokasi pembangunan Tol Semarang - Demak, Rabu (7/6).
Selain PKL, dampak sosial juga akan dirasakan oleh para nelayan yang ada di Tambaklorok.
Nantinya para nelayan ini tidak bisa melaut karena terhalang oleh tanggul laut.
Hal ini perlu diperhatikan dan membutuhkan penanganan, agar nelayan tetap bisa bertahan hidup, mungkin dengan cara beralih profesi.
Ia menyebut memang ada celah yang bisa dilewati untuk melaut yakni melalui Sungai Babon, namun jika saat kolam retensi harus membuang air maka arus akan sangat deras.
"Tadi kami lihat meter kubiknya mencapai 30 meter kubik per detik kalau pompa berjalan. Eksisting sekarang tidak sampai 20 meter kubik," bebernya.
Pihaknya juga menyebut jika saat ini ada dampak yang belum tertangani yakni warga yang mengarap tanah milik pemkot. Penggarap meminta adanya ganti rugi alias tali asih.
"Itu tanah milih pemkot. Pemkot sudah oke, tapi penggarap minta ada ganti rugi atau tali asih. Ini belum ada solusi," tuturnya.
Selain dampak sosial yang negatif, ia juga menghitung dampak positifnya. Melalui kunjungan ini, Komisi D ingin BPBD membuat perencanaan yang tepat terkait kebencanaan.
Dampak positif dari pembangunan tol yaitu wilayah banjir berkurang. Dengan demikian, BPBD tidak perlu memasang early warning sistem (EWS) dan mitigasi bencana bisa dikurangi.
"Kami integrasiikan dengan program pemkot," ungkapnya.
Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Swasti Aswagati mengatakan dari hasil kunjungan ini akan menjadi bahan untuk pembahasan penanganan bencana dengan BPBD.
"Dengan adanya rencana pembamgunan kolam retensi, harapan kami bahaya rob banjir sudah tidak terjadi lagi di kawasan-kawasan langganan banjir," tutur Asti, sapaan akrabnya. 
- Dua Tahun Vakum, Kirab Merah Putih Haul Mbah Depok Kembali Digelar
- Perjuangan Ratu Kalinyamat Harus Jadi Inspirasi Penguatan Maritim Nasional
- Gibran Koordinasi dengan Bupati Sukoharjo Terkait Pencemaran Limbah Ciu
