Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batang memastikan rehabilitasi lima sekolah dasar (SD) negeri tidak selesai. Para penyedia jasa gagal menyelesaikan rehabilitasi hingga batas akhir perpanjangan proyek pada 5 Februari 2022.
- Gebyar Kreasi Berbasis Literasi di Salatiga
- Segera Dipasang, Pipa Resapan di Wilayah Potensi Kekeringan di Semarang
- UKSW Buka Pelatihan Organik Petani Milenial
Baca Juga
"Kalau tidak selesai iya, tapi kalau mangkrak tidak. Dari lima sekolah itu, hanya satu sekolah yang atapnya tidak terpasang yaitu SDN Wonosegoro 2,"kata kepala bidang Sekolah Dasar (SD) Disdikbud Batang, Yuliyanto di kantornya, Senin (7/2).
Proyek rehabilitasi lima sekolah ituSDN Depok 2, SDN Jambangan 2, SDN Pejambon, SDN Plelen 1, dan SDN Wonosegoro 2. Semuanya dikerjakan CV Amelia Rahman dari Cimahi, Jawa Barat.
Seluruh proyek itu mengalami keterlambatan hingga batas waktu pengerjaan normal 17 Desember 2021. Progres pekerjaan hingga saat itu 30 sampai 35 persen.
Nilai kontraknya antara Rp 500 juta hingga Rp 800 juta dengan total kontrak mencapai Rp 3 miliar. Pemkab Batang memberi perpanjangan waktu 50 hari.
Yuliyanto menambahkan pengerjaan SDN Wonosegoro 2 sebelumnya mengalami peningkatan progres. Namun, pemasangan atap gagal karena rangka baja ringan tidak terpasang.
Pihak kontraktor mengirim rangka baja ringan berukuran 0.75 mm. Ukuran itu tidak sesuai spesifikasj yang seharusnya 1 mm. Karena itu pihaknya menolaknya.
"Kami tanyakan terus ke kontraktor, katanya baja ringan dalam pengiriman dari Bantul, Jogjakarta. Kami cecar, naiknya apa, lewatnya jalur mana kok tidak sampai-sampai," tambahnya.
Kepala Disdikbud Batang, Achmad Taufiq bercerita terus mengejar pihak kontraktor menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan, hingga mendatangi ke kosan kontraktor di Jawa Barat.
Ia menuturkan pada detik-detik akhir, pihak penyedia jasa mengaku jika kesulitan dana. Padahal mereka bilang punya Rp 9 miliar di Bank Jabar.
"Dalam waktu dekat, kami akan melakukan opname (perhitungan prosentase proyek). Yang jelas kontraktor di-blakclist," tuturnya.
Hingga saat ini pihaknya belum membayar penyedia jasa. Pihaknya masih menunggu hasil opname. Pembayaran pun baru dilakukan pada APBD Perubahan 2022.
- Dandim 0712 Tegal Letkol Inf Suratman: Dampak MBG Terhadap Siswa Dan Perekonomian Setempat
- Perkuat Keutuhan Keluarga untuk Wujudkan Kesatuan Bangsa
- Wali Kota Semarang Pesan Petugas Kantin Sekolah Harus Sudah Booster
