Disesalkan, PB IPSI Kurang Selektif dalam Memilih Pengurus

Olahraga Pencak Silat./Net
Olahraga Pencak Silat./Net

Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) Moerdjoko telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya.


Dari salinan surat Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 23 Agustus 2021, penyidik telah melakukan gelar perkara biasa (peningkatan status tersangka) bersama Biro Wassidik Bareskrim Polri dan bagian Wassidik Direskrimum Polda Metro Jaya. Dari hasil gelar perkara tersebut status Moerdjoko telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No SP.Sidik/1919/I/RES/.2.5./2021/Ditreskrimsus.

Mohamad Samsodin, kuasa hukum pelapor kasus ini, menyesalkan, PB IPSI kurang selektif dalam memilih susunan pengurus karena memasukkan Moerdjoko yang kini berstatus tersangka sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

“Ini membuat citra PB IPSI menjadi buruk,” kata Samsodin seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (26/1).

Samsodin menilai, PB IPSI tidaklah kekurangan figur yang layak menjadi pengurus. Ada banyak figur di Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), maupun figur-figur lain pada organisasi pencak silat di luar PSHT.

“Karena pada prinsipnya, PB IPSI harus dijaga marwahnya sebagai wadah dari organisasi-organisasi pencak silat yang ada,” ujar dia.

Lebih jauh ia menjelaskan, Moerdjoko melalui kanal Youtube menyampaikan bahwa dirinya merupakan Ketua Umum PSHT. Padahal, jelas Samsodin, dari hasil dari Parapatan Luhur (Parluh) tahun 2016, Ketua Umum PSHT yang sah adalah Muhammad Taufik, dan Moerdjoko didaulat sebagai ketua harian.

“Dan dari kubu pak Moerdjoko juga sempat menggugat secara perdata, lalu telah terbit putusan kasasi yang mana sudah diuji produk dari Parluh itu sah demi hukum dimana Muhammad Taufik sebagai Ketua Umum PSHT,” tandas Samsodin.