DP3APPKB Salatiga Siapkan Hadiah Rp 3 Juta Bagi Peserta KB Pria

Jika tahun-tahun sebelumnya, per kepala mendapatkan reward Rp 1,5 juta bagi peserta KB pria di Kota Salatiga, tahun ini akan mendapatkan reward Rp 3 juta.


Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga (DP3APPKB) Salatiga Yuni Ambarwati mengungkapkan, akseptor pria di Salatiga di tahun 2022 mencapai 12 Orang. 

"Jumlah itu telah melampaui target kita. Sehingga, DP3APPKB Salatiga mengajukan Anggaran untuk hadiah bagi peserta KB pria ini mencapai Rp 36 jutaan," ujar Yuni di Gedung DPRD Salatiga, Jumat (2/9). 

Reward ini diberikan untuk merangsang para pria di Salatiga untuk mengikuti program KB vasektomi atau Metode Operasi Pria (MOP).

Ia menjelaskan, jumlah peserta KB pria di Salatiga sangat rendah. Bahkan sulit untuk mendapatkan pria yang bersedia vasektomi.

Di Salatiga sendiri, diakuinya pelaksanaan vasektomi belum memiliki tenaga medis dengan jam terbang yang memenuhi syarat. 

"Sehingga, kita masih menjalin MoU dengan dokter Kabupaten Semarang tepatnya dr Umi Raharja di Kopeng," tandasnya. 

Sebagai informasi, sejak tahun 2017 dan 2018 sudah mulai ada akseptor pria melalui program KB dengan MOP dan Kota Salatiga saat itu memberikan reward (hadiah) uang sebesar Rp 1 juta per orang. 

Kemudian, berjalannya waktu reward meningkat menjadi Rp 1,5 juta. Kini, reward menjadi dua kali lipat menjadi Rp 3 juta. 

Ada pun ketentuan peserta/akseptor Keluarga Berencana (KB) pria salah satunya dalam keluarga itu tidak ada lagi balita dan anak lebih dari 2 anak.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 mencatat tingkat pemakaian KB Pria sangat rendah, hanya 2% saja.

Sebanyak 1,8% pemakai kondom dan hanya 0,2% yang melakukan vesektomi. Hal ini mencerminkan rendahnya partisipasi dan kesadaran pria ikut program Keluarga Berencana (KB).

Sedangkan minimnya vasektomi selain larangan istri, muncul juga kekhawatiran impoten akibat vasektomi, rasa tidak percaya diri, serta kultur di masyarakat yang menghambat pelaksanaan KB pria.