Setelah melalui pembahasan panjang dan marathon, akhirnya DPRD Kota Semarang mengesahkan RAPBD Kota Semarang Rp 5,256 triliun dalam rapat paripurna dari pagi hingga malam.
- Dinilai Berkompetensi Baik, Walikota Semarang Terus Dikaitkan Dengan Sejumlah Posisi Penting
- Warga LDII Dilarang Golput dalam Pemilu 2024
- KPU Purworejo Membuka Rekrutmen 9.744 KPPS untuk Pilkada 2024
Baca Juga
Hadir dalam pengesahan RAPBD, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Wakil Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita, anggota DPRD dan jajaran OPD Kota Semarang.
Dalam APBD 2020, belanja daerah mencapai Rp 5,256 triliun, sedangkan pendapatan ditetapkan sebesar Rp 5,093 triliun. Sehingga, terdapat defisit Rp 162,786 miliar yang ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp 162,786 miliar.
Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman mengatakan, Perda APBD ini akan segera dikirimkan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.
"Setelah disahkan maka akan dikirim ke ke Gubernur Jateng untuk dilakukan evaluasi, paling lama satu minggu hasilnya keluar," katanya.
Setelah evaluasi turun, pihaknya akan melakukan perbaikan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) jika terdapat hal-hal yang yang perlu diperbaiki.
Namun, jika tidak ada perbaikan, APBD Kota Semarang tahun 2020 sudah bisa digunakan. Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang diminta segera melakukan persiapan penggunaan APBD tersebut.
"Ini sudah bulan November, jadi awal Desember pemkot sudah bisa melakukan persiapan lelang," ujarnya.
Dia berharap, jika persiapan dilakukan lebih cepat, setidaknya proses lelang dapat dilaksanakan pada Januari hingga April. Apalagi untuk proyek-proyek besar, diharapkan lelang dapat dilakukan sesegera mungkin agar pekerjaan dapat rampung sebelum masa anggaran berakhir.
"Bisa dibayangkan kalau proses lelang dilaksanakan bulan Juni atau Juli pemenang bisa diketahui bulan Agustus, September baru bisa kerja, bagaimana dengan kualitas pekerjaannya, maka kami berharap Pemkot segera menyiapkan proses lelang sesuai perencanaan yang telah ditetapkan," tandasnya.
Perencanaan lelang lebih awal, tambah Pilus, juga sudah diinstruksikan oleh Presiden saat pertemuan dengan kepala daerah dan ketua DPRD se-Indonesia.
"Kami berharap Pemkot Semarang dapat melaksanakan instruksi tersebut agar kualitas pekerjaan di Kota Semarang semakin baik. Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan hasil pembangunan yang berkualitas," pungkas Kadarlusman.
- Dua Kader PDIP Laporkan Ketua KPU Solo ke DKPP
- Bawaslu Rembang Gagalkan Dugaan Rencana Pembagian Beras Jelang Coblosan
- Mbak Ita 'Mundur', Pilwakot Semarang Diprediksi Penuh 'Drama'