FPKB DPRD Kota Semarang Kritisi RAPBD 2020

Fraksi PKB DPRD Kota Semarang mengkritisi nota keuangan APBD 2020 yang tengah digodok oleh DPRD Kota Semarang, Senin (4/11/2019).

Baca Juga

Sekretaris Fraksi PKB Gumilang Febriyansyah mengatakan, di RAPBD 2020, anggaran untuk membiayai pegawai dan operasionalnya jauh melebihi anggaran untuk rakyat.

"Total belanja tidak langsung sebesar Rp 1,7 triliun atau 35,9%. Belanja langsungnya kelihatan lebih besar yakni Rp 3 triliun atau 64,1%.

Namun di dalam anggaran belanja langsung, ada komponen belanja pegawai sebanyak Rp 115 miliar plus pengadaan barang dan jasa Rp 1,9 triliun," ujar Febri di ruang Fraksi PKB.

Adapun Belanja Modal lanjut Febri, hanya Rp 943 miliar. Artinya, porsi belanja modal ini dibanding total belanja daerah sejumlah Rp 4,7 trilun hanyalah 19 persen. Artinya, mayoritas tidak berefek pada kesejahteraaan rakyat," tambahnya.

Lebih jauh Febri mengevaluasi pendapatan tahun 2020 diproyeksikan 4,598.241.554.000 (Rp 4,5 triliun).

"Namun mayoritas digunakan untuk membayar pegawai dan operasionalnya. Sedangkan rakyat yang taat membayar pajak, patuh membayar retribusi hanya mendapat sedikit," ujarnya Febri lagi.

Menurut Febri, evaluasi dari FPKB sama dengan hasil evaluasi Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati pada 18 September 2019.

Menteri Keuangan menyatakan bahwa sekitar 75 persen APBD untuk operasional sehingga pembangunan daerah terhambat. Porsi belanja pegawai pada APBD mencapai 36% dari keseluruhan APBD.

Penggunaan anggaran untuk belanja bukan investasi, seperti belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas juga lebih tinggi, 13,4 persen dan belanja jasa kantor mencapai 17,5 persen.

"Mestinya, APBD itu untuk pembangunan, bukan untuk membayar stafnya sendiri," tandasnya.

Dengan demikian Febri berpesan kepada Pemkot Semarang untuk memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) supaya memperbesar belanja modal dan mengurangi belanja operasional.

"Memerintahkan seluruh OPD agar kreatif membuat rencana belanja yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Memerintahkan seluruh OPD untuk menyisir pos-pos belanja yang tidak efisien, mengurangi potensi pemborosan, serta menghapus anggaran potensial tumpang tindih," pesannya.

Selain itu, Febri juga mengkritisi persoalan parkir. Potensi pendapatan dari sektor ini sangat besar, tetapi selalu ditarget sedikit dari potensinya.

"Tahun 2019, targetnya hanya Rp 4,3 miliar dari potensi Rp 100 miliar. Dan, hingga Oktober, baru tercapai pemasukan dari sektor parkir Rp 2,3 miliar. Coba ditelisik, targetnya sudah sangat kecil, masih pula tidak terpenuhi. Mengapa? Karena kebocoran yang masih terjadi," tandasnya.

Febri juga mempertanyakan, target pemasukan dari parkir untuk tahun 2020 adalah Rp 114 miliar. Bagaimana cara memastikan sasaran itu tercapai?

"Bisakah di akhir tahun 2020 nanti, Wali Kota menghapus kata kendala kebocoran," pungkas Febri.

Sementara itu Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, dalam APBD 2020 akan ada penyesuaian kesejahteraan bagi RT/RW yakni tunjangan transportnya naik, tunjangan transport untuk PKK.

"Kader posyandu di masing-masing Posyandu juga akan kita naikan tunjangan trasnportnya. Semuanya pada upaya menuju standart pada kehidupan yang lebih baik," ujarnya.

Lebih lanjut Hendi, panggilan akrab Wali Kota juga mengatakan, dalam APBD 2020 akan diciptakan embrio sekolah swasta gratis.

"Sementara ini sudah kita kaji dan kita tunjuk ada 10 TK, 10 SD dan 10 SMP swasta yang akan kita gratiskan melalui pos APBD tahun depan, sehingga masyarakat yang sekolah disitu bisa merasakan sekolah gratis," tambahnya.

Lebih lanjut Hendi menyatakan dalam APBD 2020 masih diperioritaskan pada upaya perbaikan infrastruktur yang mendukung bisa mewujudkan SDM yang lebih baik.

"Perbaikan sekolah, perbaikan jalan menuju sekolah, perbaikan jalan menuju pasar atau jalan-jalan yang menuju ke tempat-tempat aktifitas ekonomi itu menjadi perhatian dan perioritas penerintah," pungkas Hendi.