Presiden Joko Widodo dinilai dapat mengatasi masalah besarnya jika memilih mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjadi calon wakil presidennya.
- Beredar Curhatan TimSes, Bubarnya Pendukung Karena 7 Bulan Terbentuk SN Ogah Keluarkan Modal
- KPU Demak Butuhkan 25.606 Orang Sebagai Anggota KPPS
- Edi Sayudi Raih Rekomendasi PKB, Siap Bangun Demak
Baca Juga
Masalah besar itu adalah fitnah yang ditujukan pada Jokowi dan pemerintahannya hingga terbentuk opini seolah-olah tidak dekat dengan umat.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto menyampaikan, jika memilih Mahfud MD sebagai calon wapres pada Pilpres 2019 maka dukungan terhadap Jokowi dari kelompok Islam makin kuat.
Kehadiran Mahfud yang berlatar belakang santri dan dekat dengan Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah diyakini dapat mendekatkan pemerintah dengan umat dan sekaligus menepis fitnah politik identitas.
"Karena kita tidak bisa menampik makna santri itu ada di Mahfud MD," katanya di Jakarta, Kamis (19/7) seperti dikutip Kantor Berita Politik
Menurut Gun Gun, Mahfud juga bisa menjadi jawaban dari alotnya komunikasi partai politik pendukung terkait figur cawapres Jokowi. Pasalnya, semua parpol pendukung akan berebut kursi cawapres dengan harapan bisa menjadi capres pada Pemilu 2024.
Maka dari itu, Jokowi dan parpol pendukungnya diyakini bakal memilih figur non parpol yang bisa diterima semua pihak.
"Orang yang bisa diterima semua, maka Mahfud MD punya posisi di situ," ujarnya.
Gun Gun menambahkan, kelebihan Mahfud yang lain adalah menguasai hukum tata negara, berpengalaman jadi anggota DPR, dan pernah menjabat menteri pertahanan serta menteri hukum dan perundang-undangan.
Jika kekhawatirannya adalah memerlukan figur yang menguasai isu ekonomi, dia menyarankan Jokowi menguatkan tim ekonomi dari kalangan profesional untuk menjadi menteri.
"Mahfud MD bisa membantu Jokowi menyelesaikan masalah. Sekarang ini lebih pada bagaimana membuat dukungan itu loyal hingga waktu pemungutan suara," demikian Gun Gun. 
- Akibat Pandemi, Kelaparan Meluas Di Negara Berpenghasilan Rendah Dan Menengah
- Dirut PLN Mangkir Panggilan KPK
- Defisit Anggaran, BPJS Karam!
